Kronologi Kerusuhan Papua Nugini, 15 Orang Tewas, Toko-toko Dijarah

PORT MORESBY, KOMPAS.com - Kronologi kerusuhan Papua Nugini bermula dari unjuk rasa yang dilakukan oleh pasukan keamanan setelah mengetahui gaji mereka dipotong tanpa penjelasan.

Kerusuhan meletus di ibu kota Port Moresby pada Rabu (10/1/2024) malam usai sekelompok tentara, polisi, dan sipir penjara melancarkan protes terhadap pemerintah.

Massa yang marah membakar gedung-gedung dan menjarah toko-toko selama malam kekacauan yang segera menyebar 300 kilometer ke utara, ke kota Lae.

Baca juga: Papua Nugini Akan Rekrut Polisi Australia, Apa Alasannya?

Pada Kamis (11/1/2024) siang, Komisaris Polisi Papua Nugini David Manning mengonfirmasi bahwa setidaknya 15 orang telah tewas di dua kota terbesar di negaranya.

Perdana Menteri (PM) Papua Nugini James Marape pada Kamis meminta maaf kepada warga negara, dengan mengatakan bahwa ledakan "pelanggaran hukum" tidak akan "ditoleransi".

"Saya ingin berbicara hari ini, berbicara kepada rakyat dan berbicara kepada negara," katanya dalam sebuah konferensi pers.

"Ini adalah negara Anda seperti halnya negara saya. Melanggar hukum tidak akan mencapai hasil yang pasti," tambahnya, dikutip dari AFP.

Marape menyampaikan, kerusuhan terburuk telah mereda pada Kamis pagi.

Namun, ia mengakui situasi di beberapa bagian Port Moresby masih mencekam.

Rekaman AFPTV menunjukkan para penjarah di ibukota masuk ke toko-toko melalui jendela kaca yang pecah, memasukkan barang-barang curian ke dalam kotak kardus, troli belanja, dan ember plastik.

Bahkan, ada seorang pria terlihat membawa lemari pendingin di pundaknya.

Baca juga: Gunung Berapi Ulawun Meletus, Papua Nugini dalam Keadaan Siaga

Gedung-gedung dan mobil-mobil dibakar, menimbulkan gumpalan asap hitam tebal yang menggantung di bagian kota yang paling parah terkena dampaknya.

Sebelumnya, kerumunan massa yang lebih kecil berkumpul di luar kantor perdana menteri di Port Moresby, merusak gerbang keamanan dan membakar sebuah mobil polisi yang sedang diparkir.

China telah mengajukan keluhan kepada pemerintah Papua Nugini, menyusul laporan bahwa para perusuh menargetkan bisnis-bisnis milik warga mereka.

Warga Port Moresby, Jerry Mathew (30), mengatakan bahwa banyak toko-toko yang terancam.

"Beberapa bagian kota aman, tetapi pusat-pusat utama lainnya tidak," katanya kepada AFP saat kerusuhan berkecamuk pada Rabu malam.

Gubernur Distrik Ibu Kota Nasional Powes Parkop menjelaskan, kerusuhan tersebut mewakili tingkat perselisihan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Port Moresby.

Sementara surat kabar lokal Post Courier menyebut kerusuhan di Port Moresby sebagai hari paling gelap di kota itu.

“Hal yang paling penting adalah kita harus mengakhiri perselisihan ini. Tak seorang pun akan menjadi pemenang dalam kerusuhan sipil seperti ini,” kata Parkop kepada stasiun radio lokal pada Rabu malam.

Baca juga: Papua Nugini Jadi Negara Ke-5 yang Buka Kedutaan di Yerusalem, PM James Marape Jelaskan Alasannya

Pasukan keamanan melancarkan protes di dalam parlemen Papua Nugini setelah mengetahui gaji mereka dipotong tanpa penjelasan.

Meskipun pemerintah dengan cepat berjanji untuk memperbaiki apa yang disebutnya sebagai "kesalahan penggajian", hal ini tidak cukup untuk menghentikan warga sipil yang tidak puas untuk ikut serta dalam permasalahan tersebut.

Ledakan kekerasan ini menyoroti kehidupan yang sering bergejolak di Papua Nugini, sebuah negara yang dilanda kemiskinan dan tingkat kejahatan tinggi.

Terletak kurang dari 200 kilometer dari perbatasan paling utara Australia, Papua Nugini adalah negara bagian terbesar dan terpadat di Melanesia.

Meskipun negara ini kaya akan cadangan gas, emas, dan mineral, kelompok hak asasi manusia (HAM) memperkirakan bahwa hampir 40 persen dari sembilan juta penduduknya masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Australia baru-baru ini menandatangani perjanjian keamanan dengan Papua Nugini, berjanji untuk membantu pasukan polisi memerangi perdagangan senjata, penyelundupan narkoba, dan kekerasan suku.

“Kami terus mendesak ketenangan di masa sulit ini,” kata Perdana Menteri Australia Anthony Albanese kepada wartawan, Kamis.