China Izinkan Restrukturisasi Utang untuk Sri Lanka

COLOMBO, KOMPAS.com - Sri Lanka pada Rabu (11/10/2023) menyambut baik perjanjian tentatif China untuk melakukan restrukturisasi utang.

Pemerintah Sri Lanka tahun lalu gagal membayar utang 46 miliar dollar AS (Rp 723,6 triliun), diperparah dengan kekurangan pangan dan bahan bakar selama berbulan-bulan yang membuat 22 juta penduduknya sengsara.

Beijing adalah pemberi pinjaman bilateral terbesar di Sri Lanka. Persetujuannya diperlukan untuk setiap usulan Colombo mengatur ulang keuangannya.

Baca juga: Sri Lanka Pecat Polisi yang Main Piano di Istana Presiden Saat Diserbu Massa

Wakil Menteri Keuangan Sri Lanka Ranjith Siyambalapitiya mengatakan, persetujuan telah diberikan oleh Bank Ekspor-Impor milik negara China selaku kreditor resminya.

“China sudah memberikan persetujuan utama mereka untuk merestrukturisasi utang kami,” katanya, dikutip dari kantor berita AFP.

Sehari sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan kepada wartawan, bank tersebut secara tentatif sudah menyetujui perlakuan utang Sri Lanka pada akhir September.

“Kami juga senang melihat kreditor-kreditor lain berdiskusi dengan Sri Lanka mengenai solusi masalah utangnya,” tambahnya.

Namun, tidak ada pihak yang mengungkapkan rincian lebih lanjut mengenai perjanjian tersebut.

China memegang sekitar 52 persen kredit bilateral Sri Lanka. Jepang dan India adalah pemberi pinjaman terbesar berikutnya.

Baca juga:

• Sri Lanka Batal Ekspor 100.000 Monyet Terancam Punah ke China
• Presiden Wickremesinghe: Sri Lanka Akan Bangkrut sampai 2026

Beijing pada Maret 2023 memberikan prinsip persetujuan untuk merestrukturisasi pinjamannya kepada Sri Lanka, menjadi kreditor besar terakhir yang melakukannya.

Keputusan tersebut membuka jalan bagi dana talangan dari Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar 2,9 miliar dollar AS (Rp 45,63 triliun), diikuti langkah-langkah penghematan seperti kenaikan pajak dan pemotongan subsidi publik.

Namun, dana talangan kedua sebesar 330 juta dollar AS (Rp 5,19 triliun) tertunda bulan lalu karena IMF masih mengkaji jaminan pendanaan dari para kreditor mengenai rencana restrukturisasi utang yang diusulkan Sri Lanka pada Juni 2023.

Saat krisis Sri Lanka bangkrut memuncak tahun lalu, kerusuhan sipil selama berbulan-bulan berujung digulingkannya Presiden Gotabaya Rajapaksa dan para pengunjuk rasa menyerbu kediamannya.

Baca juga: Timeline Krisis Ekonomi Sri Lanka: Dari Protes hingga Bailout IMF