Sekjen PBB Minta Junta Myanmar Jalankan Roda Demokrasi

JENEWA, KOMPAS.com - Sekjen PBB Antonio Guterres pada Sabtu (12/11/2022) mendesak junta Myanmar untuk segera kembali menjalankan sistem demokrasi di Myanmar.

Guterres mengatakan itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan "mimpi buruk tanpa akhir" yang melanda Myanmar.

Myanmar telah mengalami konflik berdarah sejak militer menggulingkan pemerintah sipil Aung San Suu Kyi pada Februari 2021, dengan ribuan orang tewas.

Baca juga: KTT ASEAN Peringatkan Myanmar: Pastikan Rencana Perdamaian, jika Tidak...

Krisis yang meningkat mendominasi pertemuan puncak blok regional Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang sejauh ini telah menyebabkan upaya diplomatik yang sia-sia untuk mengakhiri pertumpahan darah.

"Situasi di Myanmar adalah mimpi buruk tanpa akhir bagi rakyat dan ancaman bagi perdamaian dan keamanan di seluruh kawasan," kata Guterres kepada wartawan.

"Saya mendesak pihak berwenang Myanmar untuk mendengarkan rakyat mereka, membebaskan tahanan politik dan mengembalikan transisi demokrasi ke jalurnya segera. Itulah satu-satunya cara menuju stabilitas dan perdamaian," jelas dia, dikutip dari Kantor berita AFP.

Setelah bertemu dengan para pemimpin ASEAN, Guterres mengatakan sangat penting bahwa rencana perdamaian yang disepakati dengan junta mulai diberlakukan.

"Serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil sangat mengerikan dan memilukan," kata dia.

Baca juga:

• Peliknya Pembahasan Rencana Perdamaian Myanmar dalam KTT ASEAN
• PBB: Dunia Mengecewakan Rakyat Myanmar
• Menteri Luar Negeri ASEAN Berkumpul di Jakarta Bahas Perdamaian Myanmar

Untuk mengingatkan kengerian sehari-hari yang dihadapi oleh rakyat Myanmar, penduduk dan media pada Jumat (11/11/2022) menuduh junta membakar rumah dan menewaskan sedikitnya lima warga sipil dalam serangan di sebuah desa di negara bagian Rakhine barat.

Pasukan junta telah dituduh melakukan pembunuhan dan pembakaran di Myanmar tengah, utara, dan timur saat mereka berjuang untuk menumpas oposisi terhadap kekuasaan militer.

Junta sebelumnya menuduh para pejuang anti-kudeta "teroris" sebagai pelaku pembakaran.