Kelompok garis keras tampaknya memegang kekuasaan dalam pemerintahan yang dipimpin Taliban, yang memberlakukan pembatasan ketat pada akses ke pendidikan dan pekerjaan untuk anak perempuan dan perempuan, meskipun janji awal sebaliknya.
Baca juga: Taliban: Pakistan Izinkan Drone AS di Wilayah Udaranya untuk Masuk Afghanistan
Asisten Sekretaris Jenderal Hak Asasi Manusia, Ilze Brands Kehris, mengatakan bahwa sekitar 850.000 anak perempuan sejauh ini telah putus sekolah, menempatkan mereka pada risiko pernikahan anak dan eksploitasi ekonomi seksual.
Pada hari Sabtu (10/9/2022), di provinsi Paktia, Afghanistan timur, otoritas Taliban menutup lima sekolah perempuan di atas kelas enam yang dibuka sebentar setelah rekomendasi oleh para tetua suku dan kepala sekolah.
Awal bulan ini, empat sekolah perempuan di Gardez, ibu kota provinsi, dan satu di distrik Samkani mulai beroperasi tanpa izin resmi dari kementerian pendidikan Taliban.
Pada hari Sabtu, kelima sekolah sekali lagi ditutup oleh pihak berwenang.
Baca juga: Setahun Taliban Kuasai Afghanistan, Upaya Memulihkan Ekonomi Belum Berhasil
PBB sejauh ini telah berulang kali mendesak Taliban untuk memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia internasional.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.