Mengapa AS Sering Mencampuri Urusan Domestik Negara Lain?

KEDATANGAN Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS), Nancy Pelosi, ke Taiwan pada Selasa (2/8/2022) mendapat kecaman keras dari berbagai pihak. Kantor berita Reuters melaporkan, China mengungkapkan kekesalannya atas kunjungan perwakilan AS tersebut ke Taipei.

Tidak hanya China, sekutu China seperti Rusia dan Korea Utara juga mengecam kunjungan tersebut dan menganggapnya sebagai bentuk intervensi atas urusan domestik negara lain.

Selama perjalanannya, Nancy Pelosi dinilai berkali-kali abai terhadap peringatan keras Beijing, dan tetap melanjutkan kunjungan yang dianggapnya sebagai bentuk komitmen AS terhadap demokrasi di pulau di sebelah tenggara China tersebut. Militer China menambah kesigapannya di sekitar area pulau itu sejak kedatangan Pelosi.

Baca juga: 11 Faktor Kenapa Amerika Disebut Negara Adidaya

Rencananya, Nancy juga akan mengunjungi Korea Selatan sebagai bentuk dukungan atas upaya denuklirisasi Korea Utara yang sempat dilakukan AS pada masa pemerintahan Trump.

Kedatangan Pelosi ke Taiwan hanya satu dari sekian banyak tindakan kontroversial AS dalam percaturan politik domestik negara lain dengan dalih penegakan nilai-nilai demokrasi. AS dinilai menginjak-injak kebijakan One China Policy yang menjadi landasan politik negeri Tirai Bambu tersebut kepada Taiwan.

Tidak hanya dengan dalih mendukung prinsip demokrasi, hal lain seperti menekan penyebaran paham komunisme, menjaga keamanan regional, dan memerangi terorisme global juga menjadi landasan kuat AS melancarkan serangkaian tindakan intervensi, baik secara ekonomi, diplomatik, maupun militer.

Intervensi AS terhadap urusan politik negara lain sebenarnya sudah dilakukan sejak abad ke-19. Kala itu, intervensionisme yang dilakukan AS di negara-negara Pasifik dan Amerika Latin  cenderung bermotif ekonomi, serta dalam rangka memerangi pengaruh kolonialisme Eropa di kawasan tersebut.

Baca juga: Pejabat China Tuntut AS Perbaiki Kesalahan Buntut Kunjungan Pelosi ke Taiwan

Pada abad ke-20, paradigma intervensi lebih terkait keterlibatan AS dalam dua perang dunia, dengan tujuan menekan pengaruh Nazi Jerman dan Kekaisaran Jepang.

Upaya intervensi terus terjadi hingga zaman perang dingin, dan berlanjut di abad ke-21 dalam rangka memerangi terorisme serta perang dagang.

Sebenarnya, ada dua paradigma kebijakan luar negeri AS terkait urusan domestik negara lain yang pada dasarnya saling berlawanan, yaitu isolasionisme dan intervensionisme. Namun saat ini, praktik intervensionisme AS justru lebih dominan.

Sejumlah alasan

Pertanyaanya, mengapa AS kerap mencampuri urusan negara lain baik di tingkat domestik maupun regional? Untuk memahami hal ini, kita perlu menengok kembali status AS sebagai negara adidaya atau super power.

AFP/HECTOR RETAMAL Helikopter militer China terbang melewati pulau Pingtan, salah satu titik terdekat China daratan dari Taiwan, di provinsi Fujian pada 4 Agustus 2022, menjelang latihan militer besar-besaran di Taiwan setelah kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu. China pada tanggal 4 Agustus akan memulai latihan militer terbesarnya yang mengelilingi Taiwan, dalam unjuk kekuatan yang mengangkangi jalur pelayaran internasional yang vital setelah kunjungan ke pulau yang diperintah sendiri oleh Ketua DPR AS Nancy Pelosi.

Negara adidaya memiliki kemampuan untuk memproyeksikan kekuatannya dalam skala global di berbagai bidang. Untuk mempertahankan statusnya sebagai sebuah hegemoni, AS lakukan intervensi sebagai bagian dalam proyeksi kekuatan menjadi hal yang mutlak.

Selain mempertahankan status, motif ekonomi juga menjadi pertaruhan AS dalam berbagai campur tangannya dalam urusan negara lain. Sebagai contoh, berkembangnya industri pertahanan AS juga didorong oleh semakin banyaknya aktivitas intervensi militer di Timur Tengah.

Baca juga: Nancy Pelosi: AS Tak Akan Biarkan China Isolasi Taiwan

Dengan dalih memerangi terorisme global, AS mulai melancarkan operasi militer yang masif di Afghanistan sejak serangan 9/11. Operasi militer yang berlangsung sangat lama di samping dapat memproyeksikan kekuatan persenjataan AS secara global, juga dapat menjaga keberlangsungan tingginya belanja alutsista negara tersebut.

Industri pertahanan menjadi tumbuh dengan semakin tingginya kebutuhan dan meluasnya pasar persenjataan. Kecanggihan teknologi persenjataan AS semakin berkembang, seiring keterlibatan AS di berbagai intervensi militer dan riset yang dilakukan industri alutsistanya.

Selain lewat intervensi militer, dominannya kepentingan ekonomi juga tercermin secara politik selama perang dagang AS terhadap China. Bahkan, pada masa pemerintahan Donald Trump, Trump menyatakan bahwa AS bersedia menegosiasikan posisi Taiwan jika China mau melakukan perjanjian dagang yang lebih baik dengan AS.

Perang dagang sebenarnya terjadi terkait defisit neraca perdagangan AS dengan China. Ke depan, apabila resesi global semakin nyata, AS tentunya akan semakin banyak melakukan manuver politik demi kepentingan keberlangsungan ekonominya sendiri dan mempertahankan status hegemoninya.

Aktifnya intervensi juga dilakukan untuk mencegah bangkitnya blok baru dalam percaturan politik internasional. Sejak berakhirnya perang dingin dengan Uni Soviet, AS sebagai pemenang berusaha untuk meredam segala bentuk kemungkinan munculnya dominasi baru di wilayah lain.

Selain apa yang dilakukannya terhadap China, yang digadang-gadang akan menjadi poros kekuatan baru di dunia, pencegahan timbulnya ancaman hegemoni baru sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Penyebutan persekutuan jahat terhadap negara-negara yang potensial dapat menjegal AS, seperti axis of evil pada Iran, Iraq, dan Korea Utara, juga dilakukan oleh beberapa media massa konvensional AS kepada China dan Rusia.

Meskipun tindakan AS terkesan hipokrit dan mementingkan negaranya sendiri dengan motif yang terselubung, hal ini sebenarnya wajar dilakukan oleh sebuah negara adidaya. Mempertahankan dominasi suatu negara tentu tidak bisa dilakukan hanya dengan duduk dan berdiam diri saja.

Politik internasional yang bersifat anarki tentunya menciptakan sebuah dilema keamanan (security dilemma), dan membuat AS suka tidak suka harus aktif dalam percaturan politik dunia. AS berusaha untuk menciptakan sebuah kondisi di mana negara lain, sebagai sebuah entitas yang merdeka dan berdiri sendiri, juga ikut mendukung kepentingannya di segala bidang.

Perlu kesadaran bagi kita untuk menanggapi tindakan negara-negara adidaya secara rasional agar strategi dalam menjaga kepentingan politik nasional kita dapat terjaga dan tereksekusi dengan baik.