Ukraina Tanggapi Usulan Referendum Luhansk Gabung ke Rusia

KYIV, KOMPAS.com – Ukraina mengecam usulan referendum Luhansk menjadi bagian dari Rusia.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko, pada Minggu (27/3/2022), menggambarkan usulan ini sebagai bagian dari upaya Rusia yang berkelanjutan untuk merusak kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina.

Ukraina mengatakan bahwa Rusia yang mengadakan referendum di wilayah Ukraina yang diduduki tidak akan memiliki dasar hukum dan akan menghadapi tanggapan keras dari komunitas internasional.

Baca juga: Ukraina Terkini: Muncul Usulan Pemungutan Suara di Luhansk untuk Menjadi Bagian dari Rusia

"Semua referendum palsu di wilayah yang diduduki sementara adalah batal demi hukum dan tidak akan memiliki validitas hukum," kata dia, Minggu (27/3/2022), dalam komentar tertulis, dikutip dari AFP.

Sebaliknya, menurut dia, Rusia akan menghadapi respons yang lebih kuat dari komunitas internasional yang bisa memperdalam isolasi globalnya jika mendukung pemungutan suara di Luhans untuk menjadi bagian dari mereka.

Sebelumnya, Kepala wilayah separatis Luhansk di Ukraina timur, Leonid Pasechnik, pada Minggu, mengatakan akan mengadakan referendum untuk Luhansk menjadi bagian dari Rusia,

"Saya pikir dalam waktu dekat akan diadakan referendum di wilayah republik ini,” lapor Kantor Berita Rusia mengutip penyataan Leonid Pasechnik.

Dengan ini, Leonid Pasechnik menyampaikan rakyat Luhansk akan menggunakan hak konstitusional utama mereka dan mengungkapkan pendapat mereka tentang bergabung dengan Federasi Rusia.

Baca juga: Rusia: Fase Pertama Operasi Militer di Ukraina Tuntas, Giliran Fokus Bebaskan Donbas

"Untuk beberapa alasan, saya yakin ini akan terjadi," katanya.

Rencana referendum Luhansk ini juga telah mendapat tanggapan dari pihak Rusia.

Anggota parlemen Rusia memiliki pandangan beraggam soal usulan tersebut.

Seorang anggota parlemen yang mengepalai komite hubungan dengan Persemakmuran Negara-Negara Merdeka pasca-Soviet di majelis rendah parlemen Rusia, Leonid Kalashnikov, berpikir sekarang bukan waktu yang tepat untuk menggelar referendum itu.

“Hampir tidak perlu menyibukkan diri dengan pertanyaan seperti itu ketika nasib di garis depan sedang diputuskan," kata dia diberitakan Kantor Berita Negara Rusia, TASS.

Sementara itu, Andrei Klishas, Ketua Komite Legislasi Konstitusi di Majelis Tinggi Parlemen Rusia, mengatakan daerah yang memisahkan diri memiliki hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri.

"Rusia telah mengakui kedaulatan Republik Rakyat Lugansk dan Donetsk," katanya kepada kantor berita negara RIA Novosti.

Dia menegaskan otoritas republik-republik ini memiliki hak untuk membuat keputusan apa pun sesuai dengan konstitusi mereka.

Baca juga: Suara Pro Kontra dari Rusia Soal Usulan Luhansk Gabung ke Moskwa

Berdasarkan catatan sejarah, Rusia sendiri pernah mencaplok Crimea dari Ukraina setelah seorang pemimpin pro-Moskwa digulingkan dalam pemberontakan rakyat di Kyiv pada Februari 2014 dan sebuah referendum diadakan di wilayah selatan negara itu untuk menjadi bagian dari Rusia.