Inggris Tetapkan Syarat Ini jika Sanksi Rusia Ingin Dicabut

LONDON, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss mengatakan, sanksi yang dikenakan pada individu dan perusahaan Rusia dapat dicabut jika Rusia menarik diri dari Ukraina dan berkomitmen untuk mengakhiri agresi.

Syarat tersebut dilaporkan oleh surat kabar Telegraph pada Sabtu (26/3/2022).

Inggris dan negara-negara Barat lainnya saat ini menjatuhkan sanksi untuk melumpuhkan ekonomi Rusia dan menghukum Presiden Vladimir Putin karena menginvasi Ukraina.

Baca juga: Rangkuman Hari ke-31 Serangan Rusia ke Ukraina, Rusia Fokus Bebaskan Donbas, PBB Sebut 1.000 Lebih Warga Sipil Ukraina Tewas

Mereka berusaha menekannya untuk menyudahi istilah yang disebut Putin sebagai operasi militer khusus untuk demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina.

Dalam wawancara dengan Telegraph, Truss mengemukakan kemungkinan syarat itu bisa berakhir jika Rusia mengubah komitmen.

“Apa yang kami ketahui adalah Rusia menandatangani beberapa perjanjian yang tidak mereka patuhi. Jadi perlu ada dorongan keras. Tentu saja, sanksi adalah tuas yang keras,” katanya dikutip dari Reuters.

“Sanksi itu tidak hanya dicabut dengan gencatan senjata dan penarikan penuh, tetapi juga komitmen bahwa tidak akan ada agresi lebih lanjut."

"Juga, ada peluang sanksi tambahan jika ada agresi lebih lanjut ke depannya. Itu adalah dorongan nyata yang saya pikir bisa digunakan."

Pemerintah Inggris sejauh ini telah memberlakukan sanksi pada bank dengan total aset 500 miliar pound (Rp 9,45 kuadriliun), dan oligarki serta anggota keluarga mereka dengan kekayaan bersih lebih dari 150 miliar pound (Rp 2,83 kuadriliun).

Baca juga: Warga Rusia Panic Buying Gula, Dampak Sanksi Invasi ke Ukraina

Truss menyebut bahwa perang Rusia Ukraina membawa Inggris dan Uni Eropa lebih dekat setelah hubungan yang sangat tegang karena Brexit.

"Salah satu poin yang akan saya buat tentang krisis ini adalah kami telah bekerja sangat, sangat erat dengan Uni Eropa," katanya.

"Tentu saja, ada beberapa perbedaan dengan UE. Tetapi pada dasarnya, kami semua adalah negara demokratis, kami semua percaya pada kebebasan dan hak rakyat untuk memilih pemerintahan mereka sendiri dan kami sangat bersatu dalam perjuangan."

Baca juga: Chelsea Tak Mampu Beli Bensin untuk Bus Tim, Kena Dampak Sanksi Rusia Invasi Ukraina