Diusir Semena-mena, Warga Jeddah Tentang Pembangunan “Piramida” Putra Mahkota Saudi MBS

JEDDAH, KOMPAS.com - Proyek pengembangan "Jeddah Central" yang diumumkan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MBS) pada Desember 2021 mendapat perlawanan yang tidak biasa dari warga setempat.

Proyek senilai 20 miliar dollar AS di kota terbesar kedua di Arab Saudi itu merupakan komponen terbaru dari cetak biru ekonomi Visi 2030 MBS.

Pada Mei 2021, MBS mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa dia ingin "membangun piramidanya" di Semenanjung Arab.

Baca juga: Pangeran MBS Sebut Israel Sekutu Potensial Arab Saudi

Akan tetapi menurut laporan Business Insider pada Minggu (6/3/2022), pengerjaan Jeddah Central telah mengorbankan keluarga yang tinggal di lingkungan itu, sehingga memunculkan perlawanan lokal yang tidak terduga dan luar biasa.

Penghancuran rumah, masjid, dan seluruh lingkungan di Jeddah, sebuah kota yang berpenduduk hampir 4,5 juta orang, menandai fase baru dalam eksploitasi kelas menengah dan pekerja Saudi yang telah kehilangan haknya secara ekonomi oleh kebijakan MBS.

Contoh terbaru adalah kenaikan pajak 15 persen yang belum pernah terjadi sebelumnya dan langkah-langkah penghematan.

Segera setelah pengumuman Proyek Jeddah Central, penduduk setempat mengecam rencana MBS di Twitter, menggunakan tagar #HadadJeddah (Pembongkaran Jeddah), untuk menolak penghancuran lingkungan mereka dan pemindahan mereka.

Di negara di mana satu kicauan dapat menyebabkan seseorang menghilang selama bertahun-tahun, tagar itu sempat menjadi tren Twitter selama berhari-hari.

Dan dalam perlawanan yang lebih jarang lagi, lingkungan di pusat kota Jeddah menampilkan pertunjukan grafiti publik, yang menolak narasi pemerintah dan menyerukan keadilan.

Baca juga: Eks Mata-mata Arab Saudi Klaim Pangeran MBS Kirim Tentara Bayaran untuk Membunuhnya

Berbicara dengan orang-orang Arab Saudi di lingkungan yang terdampak, Insider melaporkan bahwa dalam beberapa kasus mereka hanya diberi pemberitahuan penggusuran 24 jam, untuk meninggalkan rumah dan bisnis mereka.

Semuanya mengatakan mereka tidak pernah diajak berkonsultasi, atau diberi jaminan kompensasi yang adil atau perumahan alternatif.

Dalam beberapa kasus, otoritas Saudi mematikan listrik tanpa peringatan untuk mempercepat penggusuran paksa.

Otoritas Saudi juga disebut menggunakan taktik yang sama terhadap tempat-tempat ibadah. Pengelola masjid Ibn Mahfoodh – yang juga berfungsi sebagai badan amal – diberitahu bahwa Jumat, 21 Januari 2022 akan menjadi salat Jumat terakhir mereka.

Para pengelola tidak diberikan panduan apa pun tentang bagaimana memastikan penerima dana abadi yang miskin dan kurang beruntung akan menerima bantuan yang layak.

Baca juga: Newcastle Dibeli PIF, Ini Peran Pangeran MBS dan Kontroversinya

Pelanggaran hukum

Pemindahan paksa seluruh komunitas melanggar hukum internasional, yang mengharuskan pemerintah Saudi mengeluarkan alternatif yang tepat, mengikuti proses hukum, dan menawarkan kompensasi yang cepat, memadai, dan efektif.