Presiden Armenia Mengundurkan Diri, Mengaku Tak Lagi Punya Pengaruh di Masa Krisis

YEREVAN, KOMPAS.com - Presiden Armenia Armen Sarkisian pada Minggu (23/1/2022) mengumumkan bahwa dia mengundurkan diri dari jabatannya karena kantornya tidak mampu memengaruhi kebijakan selama masa krisis nasional.

Pengumuman itu muncul di tengah periode ketidakstabilan di negara kecil bekas Uni Soviet, yang sedang berjuang secara ekonomi setelah perang dengan saingan lama Azerbaijan.

Baca juga: Bentrok dengan Pasukan Azerbaijan, 3 Tentara Armenia Tewas

Kekalahan telak Armenia dan hilangnya wilayah yang disengketakan pada akhir 2020 akhirnya memicu demonstrasi jalanan besar-besaran dan krisis domestik yang mengadu Sarkisian dengan Perdana Menteri Nikol Pashinyan.

"Ini bukan keputusan yang didorong secara emosional dan berasal dari logika tertentu," kata Sarkisian dalam sebuah pernyataan di situs resminya.

"Presiden tidak memiliki alat yang diperlukan untuk mempengaruhi proses penting kebijakan luar negeri dan dalam negeri di masa-masa sulit bagi rakyat dan negara," terang Sarkisian yang sebagian besar jabatannya bersifat seremonial.

AFP melaporkan, inti dari ketidaksepakatan itu adalah pemecatan kepala staf militer Armenia. Sarkisian telah menolak menandatangani perintah dari Pashinyan agar dia dipindahkan, yang merupakan pukulan serius bagi perdana menteri yang kontroversial.

Pada saat itu, Presiden yang akan keluar itu mengatakan, krisis tidak dapat diredakan melalui pergantian personel yang sering.

Baca juga: Armenia dan Azerbaijan Setuju Berdialog untuk Redakan Ketegangan

Sarkisian dalam pernyataannya Minggu (23/1/2022) malam mengecam "kenyataan di mana presiden tidak dapat memveto undang-undang yang dia yakini buruk bagi rakyat dan negara".

Dia menambahkan bahwa berbagai kelompok politik di negara yang terkurung daratan itu memandang kantor kepresidenan bukan sebagai anugerah bagi Armenia, tetapi sebagai "bahaya bagi mereka".

Seruan untuk reformasi hukum

“Saya berharap pada akhirnya perubahan konstitusi akan dilaksanakan dan presiden dan pemerintahan presiden berikutnya akan dapat beroperasi dalam lingkungan yang lebih seimbang,” tambah pernyataan itu.