MI5: Partai Komunis China Hendak Susupi Parlemen Inggris

Ketika berbicara di Parlemen pada Senin (17/1/2022), Menteri Dalam Negeri Inggris Priti Patel membantah jika pemerintah lengah menghadapi ancaman pengaruh asing. Bagaimanapun, muncul berbagai pertanyaan apakah sudah diambil langkah memadai untuk mengatasi masalah tersebut.

Baca juga: Sejarah Ninja, Benarkah Jadi Mata-mata dan Penyabotase di Era Feodal Jepang?

Laporan tentang Rusia pada Juli 2020 mengangkat kekhawatiran tentang campur tangan Moskwa terhadap kehidupan publik. Laporan itu mengkritik badan-badan keamanan dan politikus karena tidak berbuat memadai guna menangkal masalah ini.

Satu persoalan yang mengemuka adalah badan-badan keamanan gugup jika terlalu terlibat dalam urusan politik. Walaupun Parlemen sudah lama menjadi sasaran mata-mata, MI5 bersikap hati-hati agar tidak digunakan sebagai alat menyerang lawan-lawan politik.

Sejumlah sumber di Badan Intelijen Dalam Negeri khawatir hal itu sudah terjadi pada tahun 1980-an ketika pemerintah Partai Konservatif mendorongnya menyelidiki dugaan adanya dukungan asing terhadap penambang yang mogok dan aktivis perdamaian.

Namun beberapa peristiwa seperti troll Rusia (orang-orang yang menyerang melalui internet) dalam pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2016 memaksa isu campur tangan asing ini memihak agenda keamanan nasional.

Dan selama beberapa tahun terakhir, China menjadikan agenda tersebut semakin terangkat dengan adanya kekhawatiran negara itu menggunakan kekuatan ekonominya untuk menebar pengaruh, sering kali melalui tawaran kesepakatan bisnis atau uang.

Yang dikhawatirkan, lapor Gordon Corera, negara-negara seperti Rusia dan China tidak saja melakukan lobi terbuka seperti yang dilakukan banyak negara lain, tetapi menggunakan teknik-teknik terselubung untuk memengaruhi politik sesuai dengan kepentingannya.

Baca juga: Peringatan Kepala Mata-mata Inggris: China dan Rusia Berlomba Kuasai Teknologi Kecerdasan Buatan

Dalam praktiknya, negara-negara itu mungkin menerjunkan agen yang menyamar, menyediakan dana atau membuat ketergantungan melalui kesepakatan bisnis guna mewujudkan tujuan seperti memperlunak kebijakan luar negeri, menyetujui pengambilalihan bisnis atau keputusan investasi, atau mencegah munculnya kritik terhadap masalah hak asasi manusia.

Tetapi tantangan yang muncul adalah sekalipun campur tangan asing ini berhasil dibongkar, kegiatan itu tidak selalu melanggar hukum yang ada. Oleh karena itu, sekarang ada desakan yang semakin gencar untuk menutup celah-celah dan memberlakukan undang-undang baru.

Satu langkah yang telah dipertimbangkan adalah akta pendaftaran agen asing. Amerika Serikat sudah mempunyai payung hukum yang memungkinkan individu-individu diadili jika gagal mendaftarkan diri bahwa mereka bekerja untuk negara lain.

Tahun lalu pemerintah Inggris mengkonsultasikan kepada parlemen mengenai kewenangan baru untuk menangkal aktivitas negara musuh yang dirancang menjadi payung baru. Namun draf usulan itu belum diserahkan kepada Parlemen.

Juga muncul seruan agar diambil langkah memberantas sumbangan politik, misalnya sumbangan melalui perusahaan cangkang yang mungkin digunakan untuk menyembunyikan dana asing.

Pemerintah Inggris sekarang berjanji akan menempuh langkah di berbagai lini ini tetapi belum memberikan tenggat waktu kapan akan menyerahkan rancangan undang-undang mengenai kewenangan baru. Untuk saat ini, badan-badan keamanan mungkin merasa bahwa satu-satunya opsi mengacaukan campur tangan asing adalah mengeluarkan peringatan lagi.

Baca juga: Australia Waswas Soal Kehadiran Kapal Mata-mata China di Sekitar Perairannya