AS dan Rusia Saling Lempar Ancaman Imbas Ketegangan di Ukraina

WILMINGTON, KOMPAS.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memperingatkan soal sanksi baru yang bisa dijatuhkan AS kepada Rusia, jika ada tindakan militer lebih lanjut terhadap Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putiin pun membalas bahwa tindakan itu bisa menyebabkan putusnya hubungan secara total antara kedua negara.

Kedua pemimpin berbicara terus terang selama hampir satu jam minggu lalu di tengah meningkatnya kekhawatiran atas penumpukan pasukan Rusia di dekat Ukraina.

Baca juga: Sepanjang 2021, Rusia Gelar 2.500 Latihan Militer Dekat Ukraina

Krisis di perbatasan itu semakin dalam, sementara Kremlin memperketat desakannya pada jaminan keamanan perbatasan dan uji coba rudal hipersonik, untuk menekankan tuntutannya.

Sanksi AS lebih lanjut "akan menjadi kesalahan besar yang akan membawa konsekuensi besar," kata penasihat urusan luar negeri Putin Yuri Ushakov, yang memberi pengarahan kepada wartawan di Moskwa setelah percakapan telepon Biden-Putin melansir AP pada Jumat (31/12/2021).

Dia menambahkan bahwa Putin mengatakan kepada Biden bahwa Rusia pun akan bertindak seperti AS, jika senjata ofensif dikerahkan di dekat perbatasan Amerika.

Sementara itu pejabat Gedung Putih menyampaikan rilis yang jauh lebih tenang. Isinya mengatakan para pemimpin sepakat ada area di mana kedua belah pihak dapat membuat kemajuan yang berarti, tetapi ada juga perbedaan yang mungkin mustahil diselesaikan.

Sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan Biden “mendesak Rusia untuk mengurangi ketegangan dengan Ukraina”, dan “menjelaskan bahwa AS dan sekutu serta mitranya akan merespons dengan tegas jika Rusia menginvasi Ukraina lebih lanjut.”

Baca juga: Ukraina Sebut Rusia Tambah Pasukan di Perbatasan, Total 126.000 Personel

Putin meminta panggilan telepon, yang kedua antara para pemimpin bulan ini, menjelang pembicaraan yang dijadwalkan antara pejabat senior AS dan Rusia pada 9 dan 10 Januari di Jenewa.

Pembicaraan Jenewa akan diikuti oleh pertemuan Dewan Rusia-NATO pada 12 Januari dan negosiasi di Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa di Wina pada 13 Januari.

Pejabat Gedung Putih mengatakan panggilan telepon Kamis (30/12/2021) berlangsung selama 50 menit, berakhir setelah tengah malam di Moskwa.

Biden mengatakan kepada Putin bahwa dua kekuatan sekarang menghadapi “dua jalan”: diplomasi atau tanggapan AS melalui sanksi, menurut seorang pejabat senior pemerintah.

Presiden ke-46 AS mengatakan rute yang diambil akan "tergantung pada tindakan Rusia di periode mendatang", menurut pejabat yang memberi tahu wartawan dengan syarat anonim.

Rusia telah dengan jelas keinginan adanya komitmen tertulis bahwa Ukraina tidak akan pernah diizinkan untuk bergabung dengan NATO, dan bahwa peralatan militer aliansi tidak akan ditempatkan di negara-negara bekas Soviet, tuntutan yang telah ditolak oleh pemerintahan Biden.

AP PHOTO/ANDRIY DUBCHAK Seorang tentara Ukraina berjalan di garis pemisahan dari pemberontak pro-Rusia, wilayah Donetsk, Ukraina, Minggu, 2 Januari 2022.

Baca juga: AS Siagakan Kapal Induknya di Mediterania, Jaga-jaga Invasi Rusia ke Ukraina

Biden mengatakan kepada Putin bahwa jalur diplomatik tetap terbuka, bahkan ketika Rusia telah memindahkan sekitar 100.000 tentara ke Ukraina, dan pejabat Kremlin telah meningkatkan volume tuntutan mereka untuk jaminan baru dari AS dan NATO.

Pejabat Gedung Putih mengatakan Biden menjelaskan bahwa AS siap menanggung kerugian ekonomi yang substansial melalui sanksi, jika Putin memutuskan untuk mengambil tindakan militer di Ukraina.

Akan tetapi, Putin bereaksi keras.

Dia "menekankan bahwa itu akan menjadi kesalahan yang akan nenek moyang kita (AS-Rusia) lihat sebagai kesalahan besar. Banyak kesalahan telah dibuat selama 30 tahun terakhir, dan lebih baik kita menghindari lebih banyak kesalahan seperti itu dalam situasi ini," kata Ushakov.

Tuntutan Rusia akan dibahas selama pembicaraan di Jenewa, tetapi masih belum jelas apa, jika ada, yang akan ditawarkan Biden kepada Putin sebagai imbalan untuk meredakan krisis.

Rancangan dokumen keamanan Moskwa mengajukan permintaan agar NATO menolak keanggotaan di Ukraina dan negara-negara bekas Soviet lainnya, dan menghentikan penempatan militer di Eropa Tengah dan Timur.

Baca juga: Mengamuk dan Rusak Sejumlah Fasilitas akibat Depresi, WN Ukraina Dikirim ke RS Jiwa Bangli

AS dan sekutunya telah menolak untuk menawarkan Rusia jenis jaminan di Ukraina seperti yang diinginkan Putin, dengan alasan prinsip NATO bahwa keanggotaan terbuka untuk negara mana pun yang memenuhi syarat.

Meski begitu, mereka sepakat untuk mengadakan pembicaraan dengan Rusia untuk membahas keprihatinannya.

Proposal keamanan oleh Moskwa telah menimbulkan pertanyaan apakah Putin membuat tuntutan yang tidak realistis, dengan harapan penolakan Barat yang akan memberinya dalih untuk menyerang.

Steven Pifer, yang menjabat sebagai duta besar AS untuk Ukraina dalam pemerintahan Clinton, mengatakan pemerintahan Biden dapat terlibat dalam beberapa elemen rancangan dokumen Rusia jika Moskwa serius berdialog.

AP PHOTO/ANDRIY DUBCHAK Seorang tentara Ukraina beristirahat di dekat posisi pertempuran di garis pemisahan dari pemberontak pro-Rusia, wilayah Donetsk, Ukraina, Jumat, 31 Desember 2021.

Baca juga: AS dan Rusia Siap Berdialog Bahas Ukraina dan Keamanan Eropa pada 10 Januari 2022

Sementara itu, anggota kunci NATO telah menjelaskan bahwa tidak ada keinginan untuk memperluas aliansi dalam waktu dekat.

AS dan sekutunya juga dapat menerima bahasa dalam rancangan dokumen Rusia yang menyerukan pembentukan mekanisme konsultatif baru, seperti Dewan NATO-Rusia dan hotline antara NATO dan Rusia.

“Draf larangan yang diusulkan perjanjian pada setiap aktivitas militer NATO di Ukraina, Eropa Timur, Kaukasus, atau Asia Tengah adalah melampaui batas. Tetapi beberapa langkah untuk membatasi latihan dan kegiatan militer secara timbal balik mungkin dilakukan,” Pifer, yang sekarang seorang rekan senior di Brookings Institution, menulis dalam sebuah analisis untuk Think Tank Washington.