Alasan Bougainville Memilih Merdeka dari Papua Nugini, Calon Negara Baru Dekat Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com – Akan ada negara baru di dekat Indonesia, namanya adalah Bougainville.

Bougainville merupakan pulau paling timur di Papua Nugini. Wilayah ini memilih merdeka dari Papua Nugini dalam referendum 2019.

Proses kemerdekaan Bougainville bakal dimulai pada 2023 dan diperkirakan bisa menjadi negara yang independen pada 2027.

Baca juga: Akan Ada Negara Baru yang Indah Dekat Indonesia, tapi Harus Hati-hati jika Berwisata ke Sana

Lantas apa alasan Bougenville memilih merdeka dari Papua Nugini?

Upaya Bougenville untuk bisa menjadi negara yang merdeka sepenuhnya tak lepas dari konflik yang ada di sana selama berpuluh-puluh tahun.

Melansir Britannica, Bougainville ditempatkan di bawah pemerintahan Jerman pada 1898. Pada 1914, Bougainville diduduki oleh pasukan Australia dan menjadi mandat Australia pada 1920.

Ketika Perang Dunia II pecah, wilayah tersebut kemudian dikuasai Jepang pada awal 1942.

Baca juga: Referendum Kemerdekaan Bougainville dari Papua Niugini Ditunda

Namun tak berselang lama, pasukan AS berhasil merebut Bougainville dari tangan Jepang pada 1944.

Usai Perang Dunia II, perang Bougainville dikembalikan ke administrasi Australia sebagai bagian dari Wilayah Perwalian PBB New Guinea.

Dan ketika Australia memberikan kemerdekaan kepada Papua Nugini pada 1975, Bougainville menjadi bagian dari negara baru tersebut.

Baca juga: Kali Pertama, Papua Nugini Gelar Pemakaman Massal Pasien Covid-19

Sentimen pelepasan diri

Pada akhir 1980-an, sentimen kemerdekaan muncul di Bougainville.

Kemunculan sentimen itu dipicu oleh ketidakpuasan penduduk Bougainville atas jatah yang diberikan kepada mereka dari operasi tambang tembaga di daerah Panguna.

Selain itu, melansir Conciliation Resources, pecahnya konflik di Bougainville juga dipicu oleh keinginan untuk menentukan nasib sendiri, sengketa tanah, dan kerusakan lingkungan terkait tambang.

Pemberontakan akhirnya meletus pada 1988. Kekisruhan tersebut berefek pada ditutupnya operasi tambang pada 1989.

Baca juga: Fakta Menarik Papua Nugini, Budaya Beragam, Kaya Sumber Daya Alam

Selama bertahun-tahun konflik, faksi-faksi bersenjata yang berbeda bermunculan termasuk Tentara Revolusioner Bougainville dan Pasukan Perlawanan Bougainville.

Konflik tersebut memaksa sebagian besar penduduk mengungsi.

Kelompok pemberontak akhirnya menguasai pulau itu sampai 1991 ketika Papua Nugini mengerahkan pasukannya di sana dan merebut kembali kontrol atas Bougainville.

Kendati demikian, konflik di sana terus berlanjut. Pada akhir 1990-an, sebanyak 15.000 orang menjadi korban tewas akibat konflik.

Pada 2001, kelompok separatis di Bougainville dan Pemerintah Papua Nugini akhirnya mencapai kesepakatan damai.

Baca juga: Profil James Marape, Perdana Menteri Papua Nugini

Kesepakatan tersebut berisi pembentukan daerah otonom di Bougainville serta pulau-pulau terdekatnya serta janji referendum kemerdekaan dari Papua Nugini.

Referendum lantas diadakan antara 23 November hingga 7 Desember 2019, dengan hasil diumumkan pada 11 Desember.

Hasil dari referendum tersebut adalah 98,31 persen suara mendukung kemerdekaan penuh Bougainville dari Papua Nugini.

Proses kemerdekaan Bougainville bakal dimulai pada 2023. Bougainville diperkirakan bisa menjadi negara yang merdeka penuh pada 2027.

Baca juga: 16 September dalam Sejarah: Papua Nugini Merdeka pada 1975