Bakal Bangun Kasino Pertama di Negaranya, Papua Nugini Tuai Kontroversi

PORT MORESBY, KOMPAS.com - Rencana untuk membangun kasino pertama Papua Nugini (PNG) di Port Moresby memicu kritik kepada pemerintahnya.

Kelompok anti-korupsi dan pengamat menilai regulator industri negara itu telah merusak independensinya dengan kesepakatan tersebut. Rencana itu dikhawatirkan bakal memperburuk masalah sosial dalam masyarakatnya.

Baca juga: Navalny Rilis Penyelidikan “Istana Putin”, Ada Kasino dan Strip Club Pribadi di Dalamnya

Perjanjian untuk membangun venue senilai 43 juta dollar AS (Rp 613,5 miliar) ditandatangani pada 28 Mei, oleh Paga Hill Development Corporation dan National Gaming Control Board (NGCB).

Kesepakatan itu langsung mendapat kecaman dari Transparency International.

“Mereka (NGCB) adalah wasit yang bertanggungjawab untuk menerapkan aturan permainan; mereka tidak boleh ‘berlarian’ sebagai pemain di lapangan,” kata ketua dewan Transparency International PNG Peter Aitsi melansir Guardian pada Senin (7/6/2021).

Kelompok itu menilai bisnis kasino secara global berpotenai meningkatkan kemungkinan pencucian uang, dan pengaruh politik yang tidak semestinya. Terutama di tempat yang memiliki regulator lemah atau kerap berkompromi.

Baca juga: Mengenal Kasino Trump, Simbol Kejayaan Masa Lalu yang Dibom 3.000 Dinamit

George Hallit, Chief Operating Officer Paga Hill, membela rencana tersebut. Dia mengatakan kasino akan menciptakan ribuan pekerjaan secara langsung dan tidak langsung.

Dia juga berpendapat bahwa kasino, yang akan mencakup hotel, pusat perbelanjaan dan bioskop, akan menarik wisatawan. Adapun saat ini kata dia, hanya sepertiga dari kunjungan ke PNG terkait dengan pariwisata.

"Kelas menengah China diperkirakan tumbuh hingga seperempat dari semua pariwisata internasional pada 2030. 80 persen turis internasional pertama kali mengunjungi kasino, dan 90 persen pengunjung China ke AS Las Vegas," klaimnnya berniat mengincar pasar tersebut. 

Tetapi Paul Barker, direktur eksekutif lembaga pemikir independen Institut National Affairs, mengatakan bahwa Papua Nugini tidak memiliki infrastruktur kesejahteraan atau hukum untuk menangani masalah yang sering menyertai perjudian.

Contohnya saat pengenalan mesin slot di PNG, yang telah memiliki dampak sosial yang “cukup besar.” Banyak yang menjadi “ketagihan dan menghambur-hamburkan pendapatan mereka yang terbatas dengan harapan banyak kemenangan."

Ironisnya, tambah dia, banyak juga yang malah membiarkan diri mereka terjerat hutang yang terus meningkat. Mereka juga sering gagal memenuhi kebutuhan makanannya, sampai menghancurkan keluarganya.

Hal Itu juga yang menyebabkan orang kehilangan pekerjaan dan nafkah hidup. Kasino dinilai akan membawa masalah itu ke level yang lebih tinggi.

Baca juga: Penjara Jebol di Papua Nugini, 11 Tahanan Ditembak Mati

Barker membandingkan Papua Nugini dengan negara tetangganya Australia. “Negeri Kanguru” memiliki beberapa aturan dan kapasitas terketat dalam mengelola industri perjudian mereka, dan juga memiliki sistem pendidikan dan kesejahteraan sosial yang kuat.

Meski begitu, Australia tetap tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat kecanduan judi terburuk di dunia. Kecanduan itu juga menyebabkan kerusakan sosial terkait, keluarga dan konsekuensi ekonomi.