China Sebut Demokrasi AS sebagai Senjata Pemusnah Massal

China juga menggembar-gemborkan versinya sendiri tentang "demokrasi rakyat dengan proses menyeluruh" dalam sebuah buku yang dirilis minggu lalu untuk menopang legitimasi Partai Komunis, yang menjadi semakin otoriter di bawah Presiden Xi Jinping.

Meski AS berulang kali membantah akan ada Perang Dingin lagi dengan China, ketegangan antara dua negara perekonomian terbesar dunia itu meningkat dalam beberapa tahun terakhir, karena masalah-masalah termasuk perdagangan dan persaingan teknologi, hak asasi manusia, Xinjiang, dan Taiwan.

Baca juga: Taiwan Tuduh China Incar Sekutu Diplomatiknya karena Dikeluarkan dari KTT Demokrasi di AS

Kementerian Keuangan AS pada Jumat (10/11/2021) menjatuhkan sanksi kepada dua pejabat tinggi China atas pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Xinjiang, dan mem-blacklist perusahaan pengawasan AI China SenseTime atas pembuatan teknologi pengenalan wajah yang menargetkan minoritas Uighur.

Taiwan, pulau demokratis dengan pemerintahan sendiri yang diklaim oleh China, diundang ke KTT AS dengan jelas-jelas menghina negara tetangganya yang lebih besar itu.

Namun, Beijing mendapat sokongan di tengah-tengah KTT Biden ketika Nikaragua membatalkan aliansi diplomatik sebelumnya dengan Taiwan, dan mengatakan bahwa mereka hanya mengakui China.

Pengumuman itu membuat Taiwan hanya memiliki 14 sekutu diplomatik. Sebagai tanggapan, Kementerian Luar Negeri AS meminta semua negara yang menghargai institusi demokrasi untuk memperluas keterlibatan dengan pulau itu.

Baca juga: Usai Putus Hubungan dengan Taiwan, Nikaragua Langsung Terima 1 Juta Vaksin dari China