China Sebut Demokrasi AS sebagai Senjata Pemusnah Massal

Cap tersebut dilontarkan setelah KTT Demokrasi yang diselenggarakan AS diadakan untuk menopang para sekutu yang berpikiran sama dalam menghadapi rezim otokratis.

China dikeluarkan dari KTT virtual dua hari itu -- bersama dengan negara-negara lain termasuk Rusia dan Hongaria -- dan menanggapinya dengan marah, menuduh Presiden Joe Biden memicu perpecahan ideologis era Perang Dingin.

"Demokrasi sejak lama menjadi 'senjata pemusnah massal' yang digunakan oleh AS untuk mencampuri negara lain," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China dalam pernyataan online dikutip dari AFP, yang juga menuduh AS menghasut 'revolusi warna' di luar negeri.

Kemlu China juga mengeklaim KTT itu diselenggarakan oleh AS untuk menarik garis prasangka ideologis, memperalat dan mempersenjatai demokrasi ... (serta) menghasut perpecahan dan konfrontasi."

Sebaliknya, Beijing bersumpah dengan tegas menolak dan menentang semua jenis demokrasi semu.

Menjelang KTT, China meningkatkan serangan propaganda yang mengkritik demokrasi AS sebagai korup dan gagal.

China juga menggembar-gemborkan versinya sendiri tentang "demokrasi rakyat dengan proses menyeluruh" dalam sebuah buku yang dirilis minggu lalu untuk menopang legitimasi Partai Komunis, yang menjadi semakin otoriter di bawah Presiden Xi Jinping.

Meski AS berulang kali membantah akan ada Perang Dingin lagi dengan China, ketegangan antara dua negara perekonomian terbesar dunia itu meningkat dalam beberapa tahun terakhir, karena masalah-masalah termasuk perdagangan dan persaingan teknologi, hak asasi manusia, Xinjiang, dan Taiwan.

Kementerian Keuangan AS pada Jumat (10/11/2021) menjatuhkan sanksi kepada dua pejabat tinggi China atas pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Xinjiang, dan mem-blacklist perusahaan pengawasan AI China SenseTime atas pembuatan teknologi pengenalan wajah yang menargetkan minoritas Uighur.

Taiwan, pulau demokratis dengan pemerintahan sendiri yang diklaim oleh China, diundang ke KTT AS dengan jelas-jelas menghina negara tetangganya yang lebih besar itu.

Namun, Beijing mendapat sokongan di tengah-tengah KTT Biden ketika Nikaragua membatalkan aliansi diplomatik sebelumnya dengan Taiwan, dan mengatakan bahwa mereka hanya mengakui China.

Pengumuman itu membuat Taiwan hanya memiliki 14 sekutu diplomatik. Sebagai tanggapan, Kementerian Luar Negeri AS meminta semua negara yang menghargai institusi demokrasi untuk memperluas keterlibatan dengan pulau itu.