Rusun Akan Digusur Israel, Sekitar 70 Warga Palestina Terancam Jadi Pengungsi

Sebenarnya sejak menempati rusun tersebut, para keluarga juga telah diwajibkan membayar denda bulanan kepada Pemerintah Kota Yerusalem yang dikuasai Israel sebesar 24.153 dollar AS (Rp 344,2 juta) per keluarga, per tahun, karena tinggal di “bangunan tanpa izin”.

Mereka juga membayar pajak properti yang tinggi yang dikenal sebagai Arnona dalam bahasa Ibrani, serta biaya pengacara.

Banyak dari mereka mengatakan bahwa mereka berhutang, sementara yang lain mengatakan bahwa mereka tidak mampu untuk menyewa rumah di daerah lain.

Menurut pengacara, Ghanayem, tanah tersebut adalah milik pribadi anggota keluarga Abu Sbeitan, yang memiliki bangunan rusun tersebut.

Namun dia mengatakan otoritas pendudukan Israel menolak izin itu, dengan mengatakan tanah itu "dikategorikan untuk penggunaan umum".

Ghanayem mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pihak berwenang mengatakan mereka berniat membangun sekolah untuk daerah tersebut.

Menurut PBB, hanya 13 persen dari Yerusalem Timur yang diduduki Israel setelah perang 1967, saat ini dikategorikan untuk pengembangan dan pembangunan perumahan Palestina, yang sebagian besar sudah dibangun.

“Perencanaan lingkungan Palestina yang tidak memadai dan tidak tepat telah menyebabkan fenomena meluasnya konstruksi 'ilegal' dan pembongkaran bangunan oleh otoritas pendudukan Israel,” kata Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA).

Baca juga: Israel Nyatakan Enam Kelompok Masyarakat Sipil Palestina sebagai Teroris