Kompas.com - 23/10/2021, 08:16 WIB
Perdana Menteri Israel Naftali Bennett menghadiri pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Sochi, Rusia, Jumat, 22 Oktober 2021. AP PHOTO/EVGENY BIYATOVPerdana Menteri Israel Naftali Bennett menghadiri pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Sochi, Rusia, Jumat, 22 Oktober 2021.

YERUSALEM, KOMPAS.com - Pemerintah Israel mendeklarasikan enam kelompok masyarakat sipil Palestina yang didukung oleh masyarakat internasional sebagai organisasi teroris, yang memicu kecemasan di antara para pegiat hak asasi manusia (HAM).

Di antara kelompok-kelompok tersebut adalah Al Haq, salah satu organisasi HAM yang paling lama berdiri di Tepi Barat, dan Defence of Children International-Palestine (DCI-P), yang mendokumentasikan pelanggaran hak-hak anak.

Baca juga: Israel Setujui 4.000 Warga Palestina Jadi Penduduk di Tepi Barat, Kali Pertama Sejak 2009

Sebuah pernyataan dari Kementerian Pertahanan Israel mengatakan keenamnya "merupakan jaringan organisasi yang aktif menyamar di tingkat internasional, atas nama “Front Populer Pembebasan Palestina (PFLP),” untuk mendukung aktivitasnya dan memajukan tujuannya."

Pernyataan itu menuduh kelompok-kelompok tersebut menyamar sebagai organisasi masyarakat sipil, padahal sebenarnya dikendalikan oleh PFLP, yang dilarang dan mempekerjakan banyak aktivis PFLP.

Dikatakan kelompok tersebut sama dengan entitas penggalangan dana untuk PFLP, khususnya melalui penerimaan sumbangan dari negara-negara Eropa dan organisasi internasional.

Baca juga: Lagi, Tentara Israel Bunuh Warga Palestina di Tepi Barat

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Direktur Jenderal Al Haq, Shawan Jabarin, mengatakan kepada CNN bahwa tuduhan itu "omong kosong."

"Ini adalah langkah politik dan bukan keamanan. Pendudukan (Israel) tidak memiliki batasan untuk ketidakadilan dan kegilaannya," katanya melansir CNN pada Sabtu (23/10/2021).

Menurutnya pemberian label itu tidak akan pernah menghentikan pihaknya membela rakyat Palestina dan mengungkap kejahatan pendudukan.

Otoritas Palestina (PA), yang nenjalankan pemerintahan sendiri yang terbatas di beberapa bagian Tepi Barat, menyebut pengumuman itu "tidak berpengaruh."

“Fitnah yang salah ini adalah serangan strategis terhadap masyarakat sipil Palestina dan hak dasar rakyat Palestina, untuk menentang pendudukan ilegal Israel dan mengungkap kejahatan yang terus berlanjut,” tulis sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri PA.

Baca juga: Lagi, Tentara Israel Bunuh Warga Palestina di Tepi Barat

Halaman:

Video Pilihan

Sumber CNN
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.