Kemarahan Warnai Keputusan Lockdown Setengah Populasi Australia

ADELAIDE, KOMPAS.com - Kemarahan mewarnai keputusan pemerintah Australia yang menerapkan lockdown atas separuh populasi warganya.

Lebih dari 13 juta kini dikarantina setelah negara bagian ketiga memutuskan memberlakukan pencegahan secara ketat.

Australia Selatan, rumah bagi 1,7 juta orang, mengikuti Victoria dan sebagian New South Wales pada Selasa (20/7/2021).

Baca juga: Singapura Lockdown Parsial Kedua akibat Klaster Karaoke Plus-plus

Pemerintah Australia Selatan meminta warganya berdiam di rumah selama tujuh hari, setelah muncul lima kasus infeksi.

Tak pelak dilansir BBC, strategi lockdown yang diterapkan pemerintah "Negeri Kanguru" menuai kemarahan publik.

Kota besar seperti Sydney dan Melbourne juga dilanda ketidakpastian kapan mereka bisa menggerakkan roda ekonomi mereka lagi.

Sebelumnya, negara sekaligus benua itu mendapatkan pujian karena strateginya yang cepat dalam menangani Covid-19.

Penutupan perbatasan, program karantina, dan karantina cepat membuat korban meninggal kurang dari 1.000 orang.

Tetapi, menularnya varian Delta membuat pemerintah Perdana Menteri Scott Morrison berada dalam tantangan baru.

Baca juga: Sambut Idul Adha, Bangladesh Berlakukan Jeda Lockdown Selama 8 Hari

Meski sudah dikarantina sejak Juni lalu, Sydney masih melaporkan 110 kasus baru pada Rabu (21/7/2021), membuat total kasusnya di angka 1.300.

Warga diminta tak meninggalkan rumah kecuali berbelanja bahan pokok, berolahraga, atau kegiatan yang dianggap mendesak.

Terdapat kekhawatiran bahwa karantina di Sydney akan berlangsung hingga September mendatang.

Sebabnya berdasarkan pemodelan, kota itu butuh waktu berbulan-bulan sebelum mencapai nol kasus.

Baca juga: 18 Kasus Baru Covid-19 Muncul, Melbourne Segera Berlakukan Lockdown

Karena itu, banyak warga membandingkan kebijakan pemerintahan Morrison dengan pembukaan di AS dan Inggris.

Otoritas Australia sudah menekankan target mereka adalah mengenyahkan kasus lokal hingga semua orang divaksinasi.

Seretnya vaksinasi terjadi karena selain pemerintah gagal menjalin kesepakatan dengan Pfizer, warga juga masih takut mendapat AstraZeneca.