Presiden Brasil Diduga Terlibat Korupsi Dana Vaksin Covid-19

BRASILIA, KOMPAS.com - Kantor jaksa agung Brasil pada Jumat (2/7/2021) mengatakan, mereka telah membuka penyelidikan atas klaim bahwa Presiden Brasil Jair Bolsonaro tidak melaporkan dugaan korupsi dalam pembelian vaksin Covid-19.

"Dalam sebuah pemberitahuan, Jumat pagi ini, kantor Kejaksaan Agung memberi tahu Mahkamah Agung Federal tentang pembukaan penyelidikan atas peristiwa yang dilaporkan," ujar Kejaksaan Agung Brasil dikutip dari AFP.

Laporan dibuat oleh tiga senator yang secara resmi menuduh Presiden Bolsonaro melakukan penyimpangan.

Baca juga: Laporkan Dugaan Korupsi Vaksin Covid-19, Saksi Kenakan Rompi Anti-Peluru Saat Sidang Senat Brasil

Penyelidikan awal akan menentukan apakah presiden berusia 66 tahun itu bakal dituntut.

Pekan lalu, senat Brasil menerima tuduhan bahwa kesepakatan untuk membeli vaksin Covaxin buatan India adalah kedok untuk menggelapkan jutaan dollar AS.

Disebutkan pula bahwa sekutu Bolsonaro mendalangi rencana tersebut, dan presiden tahu semua tentang itu.

Seorang pejabat Kementerian Kesehatan bersaksi, dia ditekan atasannya secara tidak biasa dan berlebihan, untuk menyetujui pembayaran kesepakatan itu, yang dia curigai dinaikkan angkanya.

Pejabat itu dan saudaranya, Luis Miranda, seorang anggota kongres yang dekat dengan Bolsonaro, melaporkan masalah itu ke presiden tetapi dia tidak mengambil tindakan.

Baca juga: Korban Meninggal Covid-19 Capai 500.000 Orang, Presiden Brasil Dituntut Mundur

Menyusul tuduhan-tuduhan ini, tiga senator Brasil di hadapan Mahkamah Agung pada Senin (28/6/2021) secara resmi menuduh Bolsonaro melakukan penyimpangan.

Jaksa Agung Augusto Aras, yang tugasnya memutuskan apakah akan mengajukan tuntutan, adalah sekutu presiden, seperti juga wakilnya, Humberto Jacques de Medeiros.

Medeiros meminta Mahkamah Agung untuk menolak permintaan para senator, tetapi ditolak oleh hakim Rosa Weber, yang mengatakan kantor jaksa agung tidak bisa menjadi penonton dari tindakan kekuasaan republik.

Medeiros kemudian mengajukan permintaan ke Mahkamah Agung untuk otorisasi mencari informasi tentang kasus itu, termasuk bukti-bukti yang dikumpulkan oleh badan-badan peradilan dan legislatif lainnya.

Baca juga: Brasil Capai 500.000 Kematian Covid-19, Kondisi Lebih Buruk Masih Mengancam