Lawan Junta, Pemerintah Bayangan Myanmar Bersekutu dengan Pemberontak

NAYPYIDAW, KOMPAS.com - Sebuah pemerintah bayangan di Myanmar, yang sejauh ini berusaha membatalkan kudeta 1 Februari, akhirnya bergabung dengan kelompok pemberontak.

Dilansir AFP, tujuan pemerintah bayangan dan pemberontak sama, yakni menghancurkan pemerintahan junta militer yang berkuasa di Myanmar pasca kudeta.

Seperti diketahui, Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan Aung San Suu Kyi dan pemerintahan Liga Nasional untuk Demokrasi miliknya.

Junta militer yang melakukan kudeta, selanjutnya mulai melancarkan tindakan brutal terhadap perbedaan pendapat.

Sekelompok anggota parlemen yang digulingkan tidak tinggal diam. Mereka membentuk pemerintah bayangan bernama "Pemerintah Persatuan Nasional" untuk mengembalikan situasi Myanmar seperti sediakala.

Baca juga: Kemenlu AS: Penahanan Jurnalis oleh Militer Myanmar Ancam Demokrasi

Kelompok ini terus berusaha mengajak para pembangkang anti-kudeta, bersama dengan banyak sekali pejuang pemberontak etnis Myanmar, membentuk tentara federal untuk menantang junta.

Masih dilansir AFP, Sabtu (29/5/2021), Pemberontak Front Nasional Chin resmi menandatangani kesepakatan, bergabung bersama pemerintah bayangan.

Tujuannya untuk bersama-sama menghancurkan kediktatoran dan menerapkan sistem demokrasi federal di Myanmar yang sudah diberangus dengan keji oleh junta militer.

Kedua kelompok ini pun bersepakat untuk bermitra secara setara, dan berjanji untuk saling memberi pengakuan.

Meski begitu, rincian lebih lanjut tentang kerjasama mereka belum diberikan.

Baca juga: Pasukan Tandingan Dibentuk, Siap Melawan Junta Militer Myanmar

Sejauh ini, beberapa kelompok pemberontak bersenjata Myanmar juga masih mengutuk kudeta militer junta. Menurut mereka, penggunaan kekerasan terhadap warga sipil tak bersenjata tidak bisa dibenarkan.

Beberapa anggota kelompok ini juga menyediakan tempat berlindung. Bahkan baru-baru ini, disediakan pula pelatihan bagi para pembangkang yang melarikan diri ke wilayah mereka.

Di sisi lain, pada Jumat (28/5/2021), muncul video yang menunjukkan gelombang pertama dari apa yang disebut "Pasukan Pertahanan Sipil."

Sekitar seratus rekrutan ditampilkan berbaris di tanah datar yang dikelilingi oleh hutan. Semuanya tanpa senjata.

"Biarlah semua orang Burma dibebaskan dari perbudakan militer!" begitu teriakan rekrutan dalam video itu.

Baca juga: 9 Negara Asean Termasuk Indonesia Tolak Embargo Senjata untuk Myanmar

Laporan AFP menyebut, kelompok pemantau lokal sudah mendata berapa banyak korban tewas pasca kudeta 1 Februari. Hasilnya, ada lebih dari 800 orang terbunuh oleh junta militer Myanmar.

Ini karena semua kelompok yang menentang kudeta, oleh junta militer langsung diklasifikasi sebagai teroris tanpa pandang bulu. Termasuk jurnalis, yang bisa dikenakan dakwaan di bawah undang-undang kontra-terorisme.