Ratusan Anak Yatim Piatu Korea Utara, Diklaim Secara “Sukarela” Jadi Pekerja Kasar

SEOUL, KOMPAS.com - Raturan anak yatim piatu piatu Korea Utara, beberapa di antaranya tampak seperti anak-anak, disebut "menjadi sukarelawan" untuk bekerja kasar di Korea Utara.

Media pemerintah negara itu melaporkan, mereka termasuk, tentara wajib militer, dan pelajar, akan bekerja di tambang batu bara, pertanian, hingga proyek konstruksi besar.

Ratusan lulusan sekolah yatim piatu "secara sukarela bekerja di bidang yang sulit," demikian tajuk laporan kantor berita negara KCNA tersebut.

Baca juga: POPULER GLOBAL: Korea Utara Tembak Mati Penjual Film Ilegal | Penipuan Online Menggunakan Payudara Silikon

Laporan tersebut tidak menyebutkan usia anak yatim piatu yang “dipekerjakan”. Tetapi mengatakan, mereka telah lulus dari sekolah menengah.

Sementara foto yang diterbitkan di surat kabar pemerintah Pyongyang menunjukkan “sukarelawan” yang tampaknya berusia remaja.

Pada Sabtu (29/5/2021), KCNA melaporkan sebanyak lebih dari 700 anak yatim, secara sukarela bekerja di pertanian koperasi, kompleks besi dan baja, dan di bidang kehutanan, dan di antara bidang lainnya,

Sementara sebelumnya pada Kamis (27/5/2021), telah dilaporkan juga sekitar 150 lulusan dari tiga sekolah yatim piatu secara sukarela bekerja di tambang batu bara dan pertanian.

"(Lulusan sekolah yatim piatu) secara sukarela bekerja di tempat-tempat kerja utama untuk pembangunan sosialis atas keinginan mereka untuk memuliakan pemuda mereka dalam perjuangan untuk kemakmuran negara," kata KCNA melansir Reuters pada Sabtu (29/5/2021).

"Mereka menyelesaikan kursus sekolah mereka di bawah ‘pengawasan ramah’ dari Partai induk."

Baca juga: Jual Film Ilegal, Pria Korea Utara Ditembak Mati di Hadapan 500 Orang

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kahwatir tindakan tegas yang diambil Pyongyang untuk menahan Covid-19 Korea Utara, telah memperburuk pelanggaran hak asasi manusia di Negara itu.

Kondisi itu berlangsung di tengah kesulitan ekonomi bagi warganya, menurut laporan tingkat kelaparan dari organisasi dunia itu.

Sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS 2020 melaporkan tentang praktik hak asasi manusia di negara yang terisolasi itu.

Dalam beberapa kasus disebutkan bahwa anak-anak berusia 16 dan 17 tahun terdaftar di brigade konstruksi bergaya militer. Mereka berada di sana selama periode 10 tahun dan dikenakan jam kerja yang panjang dan pekerjaan berbahaya.

"Para pelajar menderita luka fisik dan psikologis, kekurangan gizi, kelelahan, dan kekurangan pertumbuhan sebagai akibat dari kerja paksa yang diwajibkan," kata laporan itu, meskipun undang-undang Korea Utara melarang kerja paksa.

Baca juga: Para Pejabat Korea Utara Ketakutan dengan Kim Yo Jong dan Menyebutnya Wanita Iblis

Korea Utara membantah laporan pelanggaran hak asasi manusia, dan mengatakan masalah tersebut dipolitisasi oleh musuh-musuhnya.

Dalam sebuah surat kepada serikat pekerja pada Selasa (25/5/2021), pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengatakan negara itu telah menghadapi "kesulitan terburuk" dalam beberapa tahun terakhir.

Tetapi menurutnya, kekuatan dan wibawa negaranya telah ditingkatkan oleh "kesetiaan yang mulia dan perjuangan heroik dari rakyat pekerja" dan lainnya.

Laporan media pemerintah baru-baru ini juga menggambarkan mahasiswa yang secara sukarela bekerja pada proyek-proyek besar. Termasuk ribuan "prajurit pembangunan" dari militer negara bekerja di bidang konstruksi.