Hamas Ajukan Dua Syarat untuk Setujui Gencatan Senjata dengan Israel

Hukum Israel mengizinkan warga untuk mengambil kembali tanah tersebut, tetapi tidak mengizinkan warga Palestina untuk melakukan hal yang sama.

Baca juga: Israel-Palestina Hari Ini: Pejabat Hamas Menduga Gencatan Senjata Segera Terwujud

Dorongan Amerika Serikat

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah berbicara melalui telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Biden berbicara dengan perdana menteri Israel pada Rabu (19/5/2021) untuk keempat kalinya dalam seminggu.

Dia "mengharapkan penurunan tensi yang signifikan hari ini (Rabu 19/5/2021), untuk menuju gencatan senjata," menurut pembacaan percakapannya dari Gedung Putih.

Dorongan itu adalah yang paling tegas dari pihak AS, bahkan ketika Biden berulang kali mendukung hak Israel untuk membela diri.

Selama panggilan lain dengan Netanyahu pada Senin (17/5/2021), Biden "menegaskan kembali dukungan tegasnya bagi hak Israel, untuk mempertahankan diri dari serangan roket tanpa pandang bulu." Tetapi AS juga "menyatakan dukungannya untuk gencatan senjata," menurut keterangan Gedung Putih.

Namun, sumber mengatakan kepada ABC News bahwa presiden AS mengambil nada yang lebih keras dengan pemimpin lama Israel daripada yang dia lakukan di depan umum, atau dalam percakapan pribadi sebelumnya.

Biden menyampaikan pesan bahwa dia hanya memberikan perlindungan begitu lama dari seruan yang berkembang di AS dan di seluruh dunia, dengan maksud supaya Israel mengambil pendekatan yang berbeda di Jalur Gaza.

Baca juga: Menolak Mundur, Hamas Ancam Serangan Balas Dendam ke Israel

Tetapi Netanyahu mengatakan bahwa serangan akan terus berlanjut.

"Arahannya adalah untuk terus menyerang sasaran terorisme," kata Netanyahu dalam konferensi pers pada Senin malam (17/5/2021).

"Kami akan terus bertindak seperlunya untuk memulihkan perdamaian dan keamanan bagi semua penduduk Israel."

Israel dan Amerika Serikat, sebagai sekutu dekat, sama-sama menganggap Hamas sebagai organisasi teroris. Kelompok militan tersebut dinilai bertujuan untuk mendirikan negara Palestina merdeka sebagai bagian dari Israel modern.

Warga Palestina ingin memasukkan Jalur Gaza dan Tepi Barat di negara masa depan mereka, dengan Yerusalem timur sebagai ibu kota akhirnya.

Pemerintah AS telah menyuarakan dukungan untuk solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina, yang akan menciptakan Israel dan Palestina yang merdeka.

Namun, mantan Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada 2017, dan memindahkan kedutaan AS di sana dari Tel Aviv pada 2018. Langkah kontroversial itu disambut baik oleh Israel dan dikutuk oleh Palestina.