Hamas Ajukan Dua Syarat untuk Setujui Gencatan Senjata dengan Israel

GAZA, KOMPAS.com - Hamas, kelompok militan Palestina yang menguasai Jalur Gaza, bersedia menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan kontingen militer Israel dengan dua syarat, menurut seorang pejabat senior Hamas.

"Kami memberi tahu semua pihak bahwa kami akan menerima gencatan senjata bersama dengan Israel dengan dua syarat," kata Dr Basem Naim, mantan menteri kesehatan Palestina yang sekarang menjadi kepala dewan hubungan internasional Hamas, kepada ABC News diwartakan pada Rabu (19/5/2021).

Baca juga: Hamas Minta Dukungan Jokowi dan Indonesia Soal Palestina

"Pertama, pasukan Israel harus menghentikan serangan ke kompleks Masjid Al-Aqsa dan menghormati situs tersebut.”

“Kedua, Israel harus menghentikan evakuasi paksa warga Palestina di lingkungan Sheikh Jarrah. Kondisi ini sesuai dengan hukum internasional, bukan hanya syarat yang diharapkan oleh otoritas Hamas."

Namun menurut seorang pejabat Israel yang mengetahui langsung masalah tersebut, mengaku Israel, bagaimanapun, tidak tertarik dengan syarat apa pun.

"Kami menyatakan berhenti sebelum waktunya adalah memberi Hamas kemenangan yang diinginkannya," kata pejabat Israel itu kepada ABC News pada Selasa malam (18/5/2021).

"Hamas harus kalah sebagai hasil akhir dari (pertempuran) ini."

Kebuntuan tampak terjadi saat babak pertarungan antara kedua belah pihak memasuki hari ke-10 berturut-turut.

Baca juga: Biden Bicara ke Netanyahu: Ingin Deeskalasi Hari Ini di Gaza Atas Bentrokan Berdarah Israel dan Hamas

Hamas, yang memperoleh mayoritas dalam pemilihan legislatif Palestina 2006. Kelompok ini mengambil kendali Jalur Gaza pada 2007 setelah memerangi saingannya dari pasukan Palestina.

Sebelumnya kelompok militan ini mengaku serangan roketnya ke Israel merupakan tanggapan atas bentrokan baru-baru ini, antara pengunjuk rasa Palestina dan polisi Israel di Kota Tua Yerusalem di luar kompleks Masjid Al-Aqsa.

Situs itu merupakan salah satu tempat paling suci dalam Islam. Sementara bentrokan pecah di tengah meningkatnya kemarahan atas potensi penggusuran puluhan warga Palestina.

Ratusan ribu warga Palestina melarikan diri atau terusir dari rumah mereka sejak perang yang pembentukan Israel pada 1948.

Beberapa pengungsi Palestina kembali membangun kehidupannya di lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem timur, tepat di luar Kota Tua.

Wilayah itu berada di bawah pemerintah Yordania pada 1950-an. Namun pada 1967, Israel merebut kota itu dari Yordania, bersama dengan Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Sekarang, beberapa keluarga Palestina menghadapi kemungkinan penggusuran dari rumah-rumah di tanah yang diklaim pemukim Yahudi hilang dari mereka selama perang 1948.