Pengakuan Duta Besar Myanmar untuk PBB Kesulitan Tanpa Dukungan Pusat

NEW YORK, KOMPAS.com - Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun mengungkapkan berbagai kesulitan yang dialaminya selama menjabat di PBB dalam masa kudeta.

Beberapa minggu setelah kudeta militer merebut kendali di Myanmar, Kyaw Moe Tun memberikan pernyataan pembangkangannya di sisi lain dunia.

Dia mengacungkan penghormatan tiga jari di hadapan Sidang Umum PBB di New York seperti para pengunjuk rasa di tanah airnya.

Secara tegas dia menyerukan agar anggota organisasi dunia itu "menggunakan segala cara yang diperlukan" guna memulihkan demokrasi di negaranya.

Aksinya ditanggapi rezim militer Myanmar dengan pemecatan, tetapi dia menolak untuk meninggalkan jabatannya di PBB.

Saat ini, Kyaw Moe Tun tetap bekerja "sendirian" secara efektif di PBB mewakili negaranya. Dia mengaku tidak dapat menghubungi para pemimpin pemerintah sipil yang ditahan.

Namun, dia dan diplomat pro-demokrasi lainnya bertekad tetap menyorot masalah di Myanmar. Apalagi kini pengunjuk rasa pro-demokrasi menghadapi tindakan keras yang memicu pertumpahan darah di kampung halaman.

Kyaw Moe Tun mengatakan sebagai perwakilan Myanmar di PBB tugasnya sekarang adalah menyuarakan kehendak rakyat Myanmar dan mendukung pemerintahan demokratis yang mereka pilih tahun lalu.

Artinya jelas, posisinya adalah ikut memprotes kudeta junta militer yang kini merebut kekuasaan di negaranya.

Baginya, kondisi saat ini sangat berbeda dengan situasi pada protes pro-demokrasi 1988. Kyaw Moe Tun mengaku ketika itu sebagai mahasiswa, dia tidak ikut serta dalam protes.

"Saya selalu mendengarkan orang tua saya, dan mereka ingin saya tinggal di rumah," katanya kepada CNN seperti dilansir Rabu (10/3/2021).

Sekarang orang tuanya sudah lanjut usia dan masih tinggal di Myanmar. Kyaw Moe Tun juga tidak dapat menghubungi mereka sejak pidatonya pada 26 Februari lalu.

Tetapi melalui saluran lain, dia mengetahui bahwa mereka mendukungnya.

Baca juga: Kerajaan Bisnis yang Danai Kudeta Militer Myanmar

Kondisi setelah kudeta

Menurut Kyaw Moe Tun dalam periode ini, Myanmar memiliki tiga "pilar" sebagai sarana untuk melawan kudeta militer dan rezim militer.

Pertama, para pengunjuk rasa, yang berada di jalanan dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk melawan pasukan keamanan. Kedua gerakan pembangkangan sipil (CDM).

Kemudian ada juga parlemen terpilih di pengasingan (CRPH) yang juga bekerja. Jadi bagiannya di PBB adalah untuk membantu memperkuat dampak dari gerakan ketiga pilar itu.

“Begitulah cara Anda melihat (pidato saya) pada tanggal 26 Februari. Saya tahu bahwa tidak akan ada dokumen yang akan keluar dari pertemuan tersebut karena ini adalah pertemuan informal,” terangnya.

Ia tetap bertekad untuk bisa benar-benar memberikan dampak positif yang maksimal dari pertemuan tersebut bagi masyarakat Myanmar. Itulah tujuan dari pidato pembangkangannya.

Baca juga: Militer Myanmar Gerebek Pedemo Anti-kudeta sampai ke Kamar Rumah

Keputusan yang sulit?

Sebagai seorang diplomat karier, Kyaw Moe Tun mengaku keputusan yang dibuatnya saat ini tidak biasa. Bahkan baginya, aksi pembangkangan itu adalah pilihan yang sulit.

Walaupun begitu pada akhirnya, dia memilih mengikuti keinginan rakyat Myanmar yang berharap tetap hidup dalam sistem demokrasi.

“Sejak 1 Februari, cukup sulit bagi saya untuk duduk di sini. Ketika kudeta militer datang dan mereka memiliki dewan militer, tentu saja instruksi mereka mulai berdatangan. Mereka meminta kami melakukan ini dan itu,” kata dia.

Saat pihaknya (pro-demokrasi) menyusun pernyataan, dan kemudian mengirimkannya ke kantor pusat, pihak militer menyediakan versi yang telah diedit.

Tapi karena mendukung gerakan rakyat Myanmar, Sang Duta Besar tetap mengeluarkan pernyataan yang mencerminkan situasi nyata di lapangan.

“Saya tidak ingin menyampaikan pernyataan yang jauh dari kenyataan,” tegasnya.

Baca juga: Suster Ann Roza Kembali Berlutut demi Lindungi Demonstran yang Ditembaki Aparat Myanmar

Intervensi militer?

Mendorong dunia untuk mengambil "segala cara yang diperlukan," Kyaw Moe Tun menilai opsi intervensi militer mungkin saja menjadi pilihan dunia untuk mengakhiri kudeta.

Meski demikian, pihaknya sadar kebijakan suatu negara mengirimkan personel militer ke negara lain tidaklah mudah, bahkan terbilang merupakan pilihan yang sangat sulit.

“Saya tahu itu, tetapi permintaan yang dibuat dari orang-orang kami di Myanmar sangat jelas: Kami membutuhkan perlindungan dari komunitas internasional, dengan cara apa pun mereka dapat membantu kami,” katanya.

Dia menekankan tidak ingin saudara-saudarinya rakyat Myanmar kehilangan nyawa. Jadi pihaknya sangat menginginkan aksi yang sangat kuat, yang dapat menghentikan aksi brutal militer.

Pihak China sendiri menyatakan untuk lebih fokus pada dialog. Tapi opsi itu menurutnya tidak mungkin dilakukan saat para pemimpin pro-demokrasi berada tahanan.

“Setiap kali kita berdialog, harusnya semua pihak berada pada kondisi yang setara,” tegasnya.

Baca juga: Junta Militer Myanmar Blokade dan Gerebek Rumah-rumah Warga, PBB Beri Peringatan

Peran dunia internasional

Untuk itu, Kyaw Moe Tun mengimbau komunitas internasional untuk membantu pihak pro-demokrasi dengan cara apa pun yang mereka bisa.

Pasalnya, saat ini rakyat myanmar sangat tidak berdaya, terutama mereka yang muda.

Jangankan mereka yang berjuang di jalanan, menurutnya para diplomat pro-demokrasi di luar negeri juga merasakan kondisi kerentanan yang sama.

Meski begitu tujuannya di PBB akan sama, yaituuntuk melawan rezim militer selama saya bisa, dan sampai akhir kudeta militer.

“Demokrasi kita hanyalah demokrasi yang baru lahir dan kemudian militer datang untuk kembali memundurkannya ke posisi 40 atau 50 tahun lalu. Demokrasi harus menang. Demokrasi harus menang!” pungkasnya.

Baca juga: Junta Militer Myanmar Cabut Izin 5 Perusahaan Media