Reaksi Dunia: Laporan Intelijen AS Soal Pembunuhan Khashoggi dan Peran Putra Mahkota Arab Saudi

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Sejumlah negara atau badan/lembaga dunia segera merespons rilis laporan intelijen Amerika Serikat (AS) tentang keterlibatan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dalam kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.

AS telah secara resmi pada Jumat (26/2/2021) merilis dokumen intelijen yang menunjukkan bahwa pemimpin de facto Arab Saudi itu terlibat dalam pembunuhan Khashoggi.

Putra Mahkota kerajaan minyak itu mengetahui rencana dan mengizinkan pembunuhan itu dilakukan di konsulat Istanbul, Turki pada 2018 lalu.

Baca juga: Ini Isi Laporan Rahasia AS soal Pembunuhan Jamal Khashoggi, yang Tuding Pangeran MBS Pelakunya

Dalam dokumen tersebut, kantor Direktur Intelijen Nasional AS melaporkan, "Kami menilai bahwa Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman menyetujui operasi di Istanbul, Turki, untuk menangkap atau membunuh jurnalis Jamal Khashoggi."

Disebutkan bahwa sejak 2017, Putra Mahkota telah memiliki kendali mutlak terhadap organisasi keamanan dan intelijen Kerajaan.

"Sehingga, sangat tidak mungkin pejabat Saudi akan melakukan operasi tanpa izin Putra Mahkota," ungkapnya seperti yang dilansir dari Reuters pada Sabtu (27/2/2021). 

Sementara ini, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi telah membantah mentah-mentah pernyataan dari rilis intelijen AS.

"Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sepenuhnya menolak penilaian dalam laporan yang berkiatan dengan kepemimpinan Kerajaan, dan mencatat bahwa laporan tersebut berisi informasi dan kesimpulan yaang tidak akurat," ujarnya.

Baca juga: Arab Saudi Tolak Mentah-mentah Laporan Intel AS tentang Pembunuhan Jurnalis Khashoggi

Inggris

"Inggris selalu menjelaskan bahwa pembunuhan Jamal Khashoggi adalah kejahatan yang mengerikan," kata kantor Kementerian Luar Negeri Inggris tersebut.

"Kami menyerukan penyelidikan menyeluruh, kredibel, dan transparan untuk meminta pertanggungjawaban mereka dan menjatuhkan sanksi terhadap 20 tokoh Arab Saudi yang terlibat dalam pembunuhan," lanjutnya.

Menteri Luar Negeri Inggris telah mengangkat masalah pembunuhan Khashoggi saat kunjungan pihaknya di Riyadh pada 2020.

"Dan kami terus mengangkat kasus itu dalam pendekatan kami dengan pemeirntahan Saudi," terangnya.

Penyelidik HAM PBB

Penyelidik HAM PBB Agnes Callamard di Facebook berkata, "Dengan dirilisnya laporan AS (dokumen intelijen), maka mengkonfirmasi kesalahan pejabat Saudi di tingkaat paling atas".

"AS sekarang harus memimpin dalam memastikan akuntabilitas dalam kasus kejahatan ini dan untuk menempatkan mekanisme internasional untuk mencegah dan menghukum tindakan semacam itu di masa depan," ungkap Callamard.

"Pemerintah Amerika Serikat harus menjatuhkan sanksi terhadap Putra Mahkota, seperti yang telah dilakukan terhadap pelaku lainnya, menargetkan aset pribadinya, tetapi juga keterlibatan internasionalnya," lanjutnya.

"Saya meminta pemerintah Arab Saudi untuk mengungkapkan apakah jasadnya dihancurkan di tempat atau bagaimana dan di mana potongan tubuh itu dibuang," ucapnya.

Menurutnya, orang-orang yang bertanggungjawab daalam pembunuhan itu tahu betul secara spesifik.

"Sikap diam Saudi tidak masuk akal, komunitas internasional harus memberikan tekanan untuk pengungkapan penuh semua fakta," ujarnya.

Baca juga: Ini Sanksi AS kepada Arab Saudi dalam Kasus Pembunuhan Khashoggi

DPR AS

"Pemerintah AS harus mengevaluasi kembali dan mengkalibrasi ulang hubungan dengan Arab Saudi, mengingat temuan laporan ini, yang merupakan bagian dari pola pelanggaran hak asasi manusia yang mengganggu dari Kerajaan," ujar Ketua DPR, Nancy Pelosi.

“Kongres Amerika Serikat mendukung Presiden Biden dalam mempromosikan transparansi yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan dalam mendukung kemitraan yang memajukan keamanan kita, menjunjung nilai-nilai kita dan melindungi kepentingan kita," lanjutnya.

Ia menyatakan mendukung langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk meminta pertanggungjawaban Arab Saudi, termasuk terkait dengan Global Magnitsky dan penolakan visa bagi para pelanggar HAM.

DAWN

Demokrasi untuk Dunia Arab Sekarang (DAWN) yang berbasis di AS mensyukuri langkah Biden terhadap kasus pembunuhan Khashoggi.

"Terima kasih, Joe Biden untuk transparansi tentang pembunuhan Jamal Khashoggi. Sekarang, kami membutuhkan sanksi untuk pertanggungjawban Pangeran Arab," ujar pihak DAWN.

Yayasan Arab di Washington

Ali Shihabi, mantan Kepala Yayasan Arabia di Washington mengunggah pernyataannya di Twitter.

"Luar biasa bahwa semua hype dibuat tentang dokumen ini (intelijen AS), 'laporan' tipis ini sebenarnya adalah bukti bahwa tidak ada bukti kuat terhadap MBS," ucap Shihabi.

Baca juga: Laporan Intelijen AS Sebut Putra Mahkota Arab Saudi Menyetujui Pembunuhan Khashoggi

Kanada

Menteri Luar Negeri Kanada, Marc Garneau meminta penyelidikan penuh dilanjutkan.

"Ini adalah pembunuhan, tindakan tercela...Kami akan melihat laporan yang telah dikeluarkan hari ini," ucap Garneau kepada wartawan.

"Namun, Kanada tetap ingin faktanya. Ingin Kerajaana Arab Saudi mengizinkan penyelidikan penuh, sehingga kami dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi," pungkasnya.

Washington Post dan Fred Ryan

Sebelum dibunuh, Khashoggi adalah jurnalis yang mengisi kolom opini di media Washington Post dan Fred Ryan.

"Sejak hari itu, jurnalis yang tidak bersalah ini dibunuh secara brutal," ucap pihak media itu.

Perusahaan itu menyerukan 2 tindakan penting, yaitu agar fakta terungkap dan pertanggungjawaban di pihak mereka yang bertanggung jawab.

"Rilis laporan hari ini telah mengungkap fakta. Sekarang, orang yang mengesahkan pembunuhan brutal ini harus dimintai pertanggungjawaban penuh untuk itu," tuntutnya.

Baca juga: Ini Potongan 2 Bukti Putra Mahkota Arab Saudi Terlibat Pembunuhan Jamal Khashoggi