Rakyat Swiss Larang Pemakaian Burka di Referendum, Apa Alasannya?

BERN,KOMPAS.com - Perancis dan Belgia sudah menerapkan pelarangan terhadap burka. Begitu juga dengan Denmark, Latvia, Austria dan Bulgaria.

Rakyat Swiss, per 7 Maret 2021, melalui referendum, akan memutuskannya, melarang atau membiarkan warganya menggunakan burka di tempat terbuka."Saya memilih untuk melarangnya,“ tegas Markus, warga Zug, kepada Kompas.com.

Markus mengaku tidak ingin Swiss menjadi Iran, atau bahkan Afghanistan. "Agama Islam saya tidak keberatan. Tapi politik Islam jangan diterapkan di Swiss,“ tegasnya.

Baca juga: Perempuan Berdaya: Suhaila Siddiq Jenderal Perempuan Taliban Pertama, Bekerja Tanpa Burka

Pelarangan penggunaan pakaian yang menutup total bagian wajah, atau Verhuellungsverbot, akan ditentukan rakyat Swiss melalui referendum, bersama penentuan kerja sama dagang Indonesia Swiss dan penggunaan identitas elektronik untuk negara.

Jika disetujui, maka pemakaian burka dan nijab ditempat umum, akan dilarang di Heidiland. Tak hanya itu, penggunaan topeng atau syal yang menutup seluruh wajah, sebagaimana biasa digunakan penonton sepak bola, khususnya hooligan, mengalami nasib sama.

Dalam edarannya, pemerintah konfederasi Swiss membuat pengecualian. Untuk alasan kesehatan, penggunaan masker di masa pandemi, untuk alasan keamanan, pemakaian helm bagi pengendara motor, dan topeng untuk karnaval di masa pesta rakyat, tetap diperbolehkan,

Verhuellungsverbot diprakarsai kelompok aliran kanan, khususnya Schweizer Volkspartei (SVP). Melalui komite Egerkingen, nama sebuah desa di Provinsi Solothurn, mereka mulai mengumpulkan petisi tanda tahun lalu.

Menurut mereka, burka, nijab, atau pakaian yang menutup seluruh wajah penggunanya, sebaiknya dilarang digunakan di tempat terbuka. Kelompok ini tercatat sukses mengajak rakyat Swiss melarang pembangunan menara masjid pada 2009 silam.

Komite Egerkingen beralasan, penggunaan burka dan sejenisnya, menunjukkan adanya tekanan atau pemaksaan tata cara berpakaian terhadap wanita Muslim.

Baca juga: Negara Bagian Jerman Ini Larang Murid Pakai Burka dan Niqab di Sekolah

"Pelarangan ini juga untuk meningkatkan keamanan,“ tulis komite Egerkingen. Pernyataan komite itu mendapat respons dari kubu lawan.

Swiss, menurut kelompok penentang referendum, tidak memerlukan aturan penggunaan burka dan sejenisnya. Wanita juga bebas menentukan sendiri tata cara berpakaian, tanpa harus diatur undang undang.

Dua provinsi di Swiss dilaporkan sudah melakukan pelarangan penggunaan burka. Provinsi Saint Gallen, sejak 2019, dan Ticino, sejak 2016, melalui referendum lokal, sudah menerapkannya.

Saint Gallen sampai saat ini belum pernah sekalipun menangkap pengguna burka. Sementara Ticino mencatat 60 pelanggaran. 28 kasus tercatat pengguna burka, 32 lainnya adalah pengguna penutup wajah kalangan hooligan.

Baca juga: Pelarangan Burka Diberlakukan di Denmark, 1 Wanita Didenda

Tamara Funicielo, anggota parlemen Sozialdemokratische Partei, sekaligus feminis Swiss, menentang aturan pelarangan burka.

Dalam keterangan persnya, Tamara menganggap aturan tersebut tidak perlu ada.  "Selain pengguna burka juga sangat sedikit, pemaikaianya pun bukan karena paksaan,“ tegasnya.

Pemerintah konfederasi Swiss menyarankan rakyat Swiss menolak akan adanya aturan baru tersebut. Namun jajak pendapat yang dilakukan SRF, radio dan televisi Swiss, menyatakan lain.

Terdapat kecenderungan rakyat Swiss akan menerima aturan pelarangan burka di tempat umum. Sebanyak 56 persen mendukung adanya aturan baru tersebut, dan 40 persen menolaknya. Hanya 4 persen menyatakan belum menentukan pilihan.

Baca juga: Dianggap Tak Sesuai Budaya, Denmark Larang Penggunaan Burka