Tak Setuju Kudeta Militer, Perusahaan Singapura Hentikan Bisnis dengan Polisi Myanmar

SINGAPURA, KOMPAS.com - Perusahaan Singapura menghentikan penjualan produk anti-drone ke polisi Myanmar dan membatalkan kesepakatan dengan pihak bandara utama, sebagai respons terhadap kudeta militer.

Melansir Reuters pada Jumat (19/2/2021), TRD Consulting adalah di antara puluhan perusahaan di Singapura, yang merupakan sumber investasi terbesar Myanmar beberapa tahun terakhir.

Perebutan kekuasaan oleh militer pada 1 Februari dan penahanan ratusan orang, termasuk pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, telah memicu sanksi internasional dan protes besar-besaran.

Baca juga: Demonstran Penentang Kudeta Myanmar yang Ditembak di Kepala Tewas di Rumah Sakit

"Kami tidak memiliki rencana untuk memasok produk anti-drone ke Myanmar sampai hukum yang sah didirikan kembali," demikian yang ditulis Direktur Pelaksana Sam Ong dalam email.

"Kami akan meninjau penjualan di masa mendatang dengan sesuai," jelasnya.

Baca juga: Jenderal Myanmar Kena Sanksi Inggris dan Kanada, Termasuk Para Menteri

Dia kemudian mengatakan perusahaan telah dalam proses menjual produk anti-drone ke Bandara Internasional Yangon, tetapi kesepakatan itu telah dibatalkan.

Perusahaan juga tidak akan menjual ke militer Myanmar.

Baca juga: Pedemo Myanmar Hasut Perusahaan Asing Tak Usah Bayar Pajak

TRD telah menjual kepada polisi Orion-7 pengacak sinyal drone, yang mengganggu sinyal komunikasi drone untuk memaksanya mendarat.

Ong mengatakan pengganggu tidak berpengaruh pada manusia.

Beberapa pengunjuk rasa telah meminta negara dengan lambang singa itu untuk mengambil tindakan lebih tegas terhadap junta militer Myanmar.

Baca juga: 6 Lebih Artis dan Sutradara Film Myanmar Diburu Militer Myanmar dengan Tuduhan Menghasut Pemberontakan

Massa mengancam akan memboikot merek-merek populer Singapura, seperti Tiger beer dan kafe Ya Kun Kaya Toast.

Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan pada Selasa (16/2/2021) bahwa pihaknya menentang sanksi yang meluas terhadap Myanmar dan tidak akan mencampuri keputusan bisnis perusahaan yang berkaitan dengan negara yang sedang berkonflik itu.

Baca juga: China Bantah Dukung Rencana Kudeta Militer Myanmar, Meski dapat Laporan Klaim Kecurangan Pemilu