Suara Republik Terpecah, Bersiap Bentuk Partai Baru Lawan Trump

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Puluhan mantan anggota Partai Republik membicarakan pembentukan partai pecahan, untuk menentang arah partai yang membela Donald Trump dan berupaya merusak demokrasi AS.

Empat orang yang terlibat dalam diskusi itu mengatakan kepada Reuters bahwa diskusi tahap awal melibatkan mantan pejabat Republik, di antaranya era pemerintahan Ronald Reagan, George HW Bush, George W Bush, Trump, serta mantan duta besar Republik dan ahli strategi Republik.

Lebih dari 120 orang yang menghadiri pertemuan Zoom pada Jumat lalu (5/2/2021) untuk membahas rencana pembentukkan kelompok pecahan yang akan berjalan berdasarkan "prinsip konservatifisme", meliputi ketaatan untuk Konstitusi dan supremasi hukum, ide-ide yang menurut mereka telah dihancurkan oleh Trump.

Baca juga: Mengerikan, Orangtua Diminta Dampingi Anak Jika Tonton Bukti Video Pemakzulan Trump

Menurut sumber yang dilansir dari Reuters pada Kamis (11/2/2021), partai pecahan itu rencananya adalah untuk mencalonkan kandidat dalam beberapa kontestasi politik, selain itu juga untuk mendukung kandidat kanan-tengah di pertarungan lain, baik itu dari Partai Republik, independen atau Demokrat.

Evan McMullin mengatakan kepada Reuters bahwa ia menjadi tuan rumah yang mengadakan pertemuan Zoom dengan para mantan pejabat Republik yang menentang penguasaan Trump terhadap Republik dan membalikkan nilai nativis yang dimiliki partai.

McMullin adalah kepala direktur kebijakan untuk Konferensi Republik DPR dan mencalonkan diri sebagai calon independen dalam pemilihan presiden 2016.

Baca juga: Sidang Pemakzulan, Trump Disebut sebagai Panglima Penghasut

Tiga sumber lainnya mengkonfirmasi kepada Reuters tentang pertemuan dan diskusi itu untuk membahas potensi partai pecahan Republik. Namun, mereka menolak untuk menyebutkan nama.

Dalam pertemuan tersebut hadir John Mitnick, penasehat umum untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri di bawah pemerintahan Trump; Charlie Dent, mantan anggota Kongres Partai Republik; wakil kepala staff di Departemen Keamanan Dalam Negeri di bawah Trump; dan Miles Taylor, mantan pejabat keamanan dalam negeri Trump lainnya.

Pembicaraan itu menyoroti keretakan intrapartai yang luas atas klaim palsu Trump atas penipuan pemilu dan penyerbuan Gedung Capitol AS pada 6 Januari yang mematikan.

Sebagian besar Partai Republik tetap sangat setia kepada mantan presiden, tetapi yang lain mencari arah baru untuk partai tersebut.

Baca juga: Twitter Pastikan Trump Tidak Akan Dapat Miliki Kembali Akun di Platform Itu

DPR memakzulkan Trump pada 13 Januari atas tuduhan menghasut pemberontakan dengan mendesak ribuan pendukung untuk berbaris di Capitol pada saat Kongres berkumpul untuk mengesahkan kemenangan Joe Biden atas pemilu AS 2020.

Peserta pertemuan virtual itu mengatakan mereka sangat kecewa dengan fakta bahwa lebih dari separuh Partai Republik di Kongres, yaitu 8 senator dan 139 perwakilan DPR, memilih untuk memblokir sertifikasi kemenangan pemilihan Biden hanya beberapa jam setelah pengepungan Gedung Capitol.

Sebagian besar senator Republik mengindikasikan mereka tidak akan mendukung keyakinan Trump dalam sidang pemakzulan Senat pada pekan ini.

"Sebagian besar Partai Republik meradikalisasi dan mengancam demokrasi Amerika," kata McMullin kepada Reuters.

"Partai perlu berkomitmen kembali pada kebenaran, alasan, dan cita-cita pendiri atau jelas perlu ada sesuatu yang baru," imbuhnya.

Baca juga: Trump Marah Lihat Kinerja Kuasa Hukumnya Sendiri dalam Sidang Pemakzulan Hari Pertama