Militer Myanmar Tuntut Aung San Suu Kyi atas Kepemilikan Walkie Talkie

NAYPYIDAW, KOMPAS.com - Pihak berwenang Myanmar mengajukan tuntutan pidana terhadap Aung San Suu Kyi pada Rabu (3/2/2021).

Pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) itu dituding memiliki walkie talkie yang diimpor secara ilegal, hanya beberapa hari setelah militer menggulingkan pemerintahannya dalam kudeta.

Suu Kyi didakwa karena melanggar undang-undang ekspor impor dan akan menghadapi hukuman tiga tahun penjara jika terbukti bersalah.

Melansir Bloomberg, polisi dalam laporannya mengindikasikan bahwa peralatan telekomunikasi tidak resmi ditemukan di rumahnya di Naypyidaw, ibu kota Myanmar.

Sementara itu, mantan Presiden Win Myint didakwa secara terpisah karena melanggar undang-undang manajemen bencana alam atas kampanye pemilu, yang menurut polisi melanggar pembatasan Covid-19, dan menghadapi hukuman yang sama.

Kyi Toe, anggota komite informasi pusat partai NLD pimpinan Suu Kyi, mengonfirmasi laporan tersebut.

Baca juga: Warga Myanmar Tandai Penolakan Kudeta Militer dengan Pukul Panci hingga Bunyikan Klakson

Suu Kyi telah meminta para pendukung untuk melawan para jenderal Myanmar, yang merebut kekuasaan pada Senin (1/2/2021), setelah mengeklaim tanpa memberikan bukti.

Militer menuding kemenangan telak partainya dalam pemilihan November dinodai dengan banyak penipuan. Militer berjanji untuk mengadakan pemilihan setelah keadaan darurat selama setahun.

Anggota parlemen dari partainya merilis sebuah pernyataan pada Rabu yang menuntut pembebasan segera Suu Kyi dan mantan presiden. Militer juga diminta mengakui hasil pemilu 2020 dan menghapus semua hambatan untuk mengadakan sesi parlemen baru.

"Benar-benar tidak dapat diterima melihat kudeta ini, dan saya berharap demokrasi akan dapat membuat kemajuan lagi di Myanmar," kata Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres kepada Washington Post.

“Jika kita dapat menuduhnya atas sesuatu, itu karena dia (Suu Kyi) terlalu dekat dengan militer, itu karena dia terlalu melindungi militer, terutama dalam kaitannya dengan apa yang telah terjadi sehubungan dengan serangan dramatis militer melawan Rohingya," ujar Guterres pada Rabu dalam acara virtual tersebut.

Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS), banyak pejabat yang mengatur kudeta juga bertanggung jawab atas kekejaman yang dilakukan terhadap minoritas Muslim Rohingya.

Baca juga: Polisi Myanmar Jadikan Aung San Suu Kyi Tahanan Hingga Setengah Bulan ke Depan

Panglima militer Myanmar Min Aung Hlaing mengatakan, negara itu akan melanjutkan hubungan diplomatik dengan semua negara, dengan kebijakan luar negeri non-blok tetap tidak berubah. Pernyataan itu diumumkan melalui Myawady TV yang dikelola militer, Rabu (3/2/2021) malam.

Tentara juga menunjuk empat menteri baru, dengan total 18 posisi sejauh ini.

Beberapa protes muncul di Myanmar. Tenaga kesehatan bersumpah untuk menutup rumah sakit di seluruh negeri.