Militer Myanmar Tuntut Aung San Suu Kyi atas Kepemilikan Walkie Talkie

Kompas.com - 04/02/2021, 07:16 WIB
Aung San Suu Kyi, Pemimpin de facto Myanmar KOMPAS.com/Akbar Bhayu TamtomoAung San Suu Kyi, Pemimpin de facto Myanmar

NAYPYIDAW, KOMPAS.com - Pihak berwenang Myanmar mengajukan tuntutan pidana terhadap Aung San Suu Kyi pada Rabu (3/2/2021).

Pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) itu dituding memiliki walkie talkie yang diimpor secara ilegal, hanya beberapa hari setelah militer menggulingkan pemerintahannya dalam kudeta.

Suu Kyi didakwa karena melanggar undang-undang ekspor impor dan akan menghadapi hukuman tiga tahun penjara jika terbukti bersalah.

Melansir Bloomberg, polisi dalam laporannya mengindikasikan bahwa peralatan telekomunikasi tidak resmi ditemukan di rumahnya di Naypyidaw, ibu kota Myanmar.

Sementara itu, mantan Presiden Win Myint didakwa secara terpisah karena melanggar undang-undang manajemen bencana alam atas kampanye pemilu, yang menurut polisi melanggar pembatasan Covid-19, dan menghadapi hukuman yang sama.

Kyi Toe, anggota komite informasi pusat partai NLD pimpinan Suu Kyi, mengonfirmasi laporan tersebut.

Baca juga: Warga Myanmar Tandai Penolakan Kudeta Militer dengan Pukul Panci hingga Bunyikan Klakson

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Suu Kyi telah meminta para pendukung untuk melawan para jenderal Myanmar, yang merebut kekuasaan pada Senin (1/2/2021), setelah mengeklaim tanpa memberikan bukti.

Militer menuding kemenangan telak partainya dalam pemilihan November dinodai dengan banyak penipuan. Militer berjanji untuk mengadakan pemilihan setelah keadaan darurat selama setahun.

Anggota parlemen dari partainya merilis sebuah pernyataan pada Rabu yang menuntut pembebasan segera Suu Kyi dan mantan presiden. Militer juga diminta mengakui hasil pemilu 2020 dan menghapus semua hambatan untuk mengadakan sesi parlemen baru.

"Benar-benar tidak dapat diterima melihat kudeta ini, dan saya berharap demokrasi akan dapat membuat kemajuan lagi di Myanmar," kata Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres kepada Washington Post.

Halaman:

Sumber Bloomberg
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X