Militer Myanmar Tuntut Aung San Suu Kyi atas Kepemilikan Walkie Talkie

Pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) itu dituding memiliki walkie talkie yang diimpor secara ilegal, hanya beberapa hari setelah militer menggulingkan pemerintahannya dalam kudeta.

Suu Kyi didakwa karena melanggar undang-undang ekspor impor dan akan menghadapi hukuman tiga tahun penjara jika terbukti bersalah.

Melansir Bloomberg, polisi dalam laporannya mengindikasikan bahwa peralatan telekomunikasi tidak resmi ditemukan di rumahnya di Naypyidaw, ibu kota Myanmar.

Sementara itu, mantan Presiden Win Myint didakwa secara terpisah karena melanggar undang-undang manajemen bencana alam atas kampanye pemilu, yang menurut polisi melanggar pembatasan Covid-19, dan menghadapi hukuman yang sama.

Kyi Toe, anggota komite informasi pusat partai NLD pimpinan Suu Kyi, mengonfirmasi laporan tersebut.

Suu Kyi telah meminta para pendukung untuk melawan para jenderal Myanmar, yang merebut kekuasaan pada Senin (1/2/2021), setelah mengeklaim tanpa memberikan bukti.

Militer menuding kemenangan telak partainya dalam pemilihan November dinodai dengan banyak penipuan. Militer berjanji untuk mengadakan pemilihan setelah keadaan darurat selama setahun.

Anggota parlemen dari partainya merilis sebuah pernyataan pada Rabu yang menuntut pembebasan segera Suu Kyi dan mantan presiden. Militer juga diminta mengakui hasil pemilu 2020 dan menghapus semua hambatan untuk mengadakan sesi parlemen baru.

"Benar-benar tidak dapat diterima melihat kudeta ini, dan saya berharap demokrasi akan dapat membuat kemajuan lagi di Myanmar," kata Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres kepada Washington Post.

“Jika kita dapat menuduhnya atas sesuatu, itu karena dia (Suu Kyi) terlalu dekat dengan militer, itu karena dia terlalu melindungi militer, terutama dalam kaitannya dengan apa yang telah terjadi sehubungan dengan serangan dramatis militer melawan Rohingya," ujar Guterres pada Rabu dalam acara virtual tersebut.

Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS), banyak pejabat yang mengatur kudeta juga bertanggung jawab atas kekejaman yang dilakukan terhadap minoritas Muslim Rohingya.

Panglima militer Myanmar Min Aung Hlaing mengatakan, negara itu akan melanjutkan hubungan diplomatik dengan semua negara, dengan kebijakan luar negeri non-blok tetap tidak berubah. Pernyataan itu diumumkan melalui Myawady TV yang dikelola militer, Rabu (3/2/2021) malam.

Tentara juga menunjuk empat menteri baru, dengan total 18 posisi sejauh ini.

Beberapa protes muncul di Myanmar. Tenaga kesehatan bersumpah untuk menutup rumah sakit di seluruh negeri.

Sebuah "Gerakan Pembangkangan Sipil" yang dimulai oleh aktivis pro-demokrasi termasuk profesional medis mengumumkan pada Rabu, lebih dari 70 rumah sakit dan departemen medis akan berhenti bekerja.

Gerakan ini sebagai protes atas apa yang disebut pemerintah "tidak sah". Pada masa lalu, aksi protes selalu dibatalkan pemerintahan militer dengan penggunaan kekerasan.

Kampanye lain yang diprakarsai oleh anggota parlemen melihat penduduk di ibu kota komersial Myanmar, Yangon, membunyikan pot dan membunyikan klakson mobil pada Selasa malam

Mereka menunjukkan penentangan terhadap kudeta. Acara serupa rencananya dilakukan setiap hari dan akan memperluas kampanye ke kota-kota besar lainnya, seperti Naypyidaw dan Mandalay.

“Tentara telah 'dengan kejam' melakukan kudeta dan menempatkan kepentingan mereka sendiri di atas populasi rentan kita yang telah menghadapi kesulitan medis, ekonomi, dan sosial selama pandemi global ini," demikian bunyi pernyataan yang diunggah ke halaman Facebook Gerakan Pembangkangan Sipil.

Di Facebook, halaman Gerakan Pembangkangan Sipil telah memperoleh lebih dari 160.000 pengikut sejak dimulai pada Selasa (2/2/2021).

Kelompok itu berjanji untuk hanya mengikuti arahan dari Suu Kyi dan partai NLD miliknya. "Kami tidak mengakui mereka sebagai pemerintah kami."