Publik Geram, Pemerintah Biden Rencana Dahulukan Vaksin Covid-19 bagi Teroris 9/11 dan Bom Bali di Guantanamo

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mendapat kritik keras terkait distribusi vaksin covid-19 yang kini ditangani pemerintahannya.

Kemarahan terutama muncul setelah terungkap bahwa vaksin Covid-19 akan ditawarkan kepada tahanan Teluk Guantanamo (Gitmo).

Rencana yang akan dilakukan pada awal minggu depan itu akan mencakup sejumlah terduga teroris Al Qaeda dan dalang 9/11, Khalid Sheikh Mohammed.

Jaksa Clayton Trivett Jr, yang memimpin kasus terhadap lima teroris di balik serangan 11 September, mengungkapkan kabar itu dalam sebuah surat kepada pengacara pembela pada Kamis (28/1/2021).

"Seorang pejabat di Pentagon baru saja menandatangani sebuah memo yang menyetujui pengiriman vaksin Covid-19 ke populasi tahanan Guantánamo," tulisnya menurut New York Times.

Trivett Jr mengatakan, kamp penahanan AS itu menampung 40 tahanan. Semuanya dapat menerima vaksin pertama mereka paling cepat pada Senin (1/2/2021) jika mereka mau.

Daily Mail pada Sabtu (30/1/2021) melaporkan upaya vaksinasi dimaksudkan agar proses hukum bagi narapidana bisa segera dilanjutkan.

Akibat pandemi, beberapa pelaksanaan hukuman mengalami penundaan, tidak terkecuali bagi terduga teroris Al Qaeda dan dalang 9/11, Khalid Sheikh Mohammed.

Namun, berita tersebut memicu kemarahan dari politisi dan responden 9/11. Mereka mengecam keputusan pemerintah mendahulukan vaksinasi teroris dari pada kepada warga AS sendiri.

AFP PHOTO Pentagon mengonfirmasi tertuduh dalang 9/11, Khalid Sheikh Mohammed termasuk dalam narapidana yang akan menerima vaksin Covid-19 di Teluk Guantanamo.

Baca juga: Narapidana Diduga Terjangkit Covid-19, Penjara Ramon di Israel Ditutup

Rencana vaksinasi itu dilakukan di tengah kekurangan dosis yang telah menghambat upaya inokulasi di seluruh AS. Baru sekitar 26 juta orang AS yang telah divaksinasi sejauh ini.

Tom Von Essen, yang menjadi Komisaris Pemadam Kebakaran kota selama 9/11, meminta pemerintah tidak main-main dalam hal ini.

Menurutnya, pemerintah konyol jika memberikan vaksin kepada orang-orang tidak berprikemanusiaan di Teluk Guantanamo terlebih dulu, sebelum setiap penduduk Amerika Serikat mendapatkannya.

“Ini benar-benar gila,'' kata Von Essen kepada New York Post.

John Feal, pengawas pembongkaran di tumpukan Ground Zero, juga menyampaikan kritik pada pemerintah. Baginya, fakta bahwa komunitas 9/11 tidak bisa mendapatkan vaksin, sedangkan teroris didahulukan menunjukkan betapa terbelakangnya pemerintah AS saat ini.

“Itu hal paling menggelikan yang pernah saya dengar. Itu merupakan penghinaan bagi orang-orang yang berlari ke menara dan terbunuh dan mereka yang bekerja di tumpukan selama berbulan-bulan dan sakit.”

Elise Stefanik, Anggota DPR Partai Republik New York, berkata, "Tidak dapat dimaafkan dan tidak mencerminkan kebangsaan Amerika, jika Presiden Biden memilih memprioritaskan terpidana teroris di Gitmo daripada senior atau veteran AS yang rentan."

Letnan Michael O’Connell, pensiunan petugas pemadam kebakaran New York yang terlibat dalam pencarian dan penyelamatan pada 9/11, menilai rencana itu benar-benar menjijikkan.

"Para teroris ini melakukan kejahatan, tetapi para patriotlah yang harus menunggu untuk divaksinasi," keluhnya kepada New York Post.

Vaksinasi Guantanamo akan diberikan secara “sukarela” sesuai dengan kebijakan Pentagon. Persetujuan penerima diperlukan saat menerima pengobatan ini sesuai dengan aturan yang disetujui oleh FDA.

Vaksin Moderna dan Pfizer saat ini diizinkan hanya untuk penggunaan darurat.

Baca juga: Kerusuhan di Penjara Sri Lanka akibat Narapidana Coba Kabur, 8 Orang Tewas

Pangkalan angkatan laut AS di Guantanamo mulai menginokulasi 6.000 penduduknya awal bulan ini. Namun, para tahanan diyakini tidak diikutsertakan dalam kampanye itu.

Tidak jelas berapa banyak kasus virus corona yang telah terdeteksi di fasilitas tersebut, jika ada.

Meskipun tidak diketahui apakah Mohammed akan memilih untuk disuntik, perintah itu berarti dia dapat menerima suntikan vaksin lebih dahulu dibanding jutaan orang Amerika lainnya yang masih menunggu giliran mereka.

Mohammed dituding menjadi arsitek di balik aksi teror yang menewaskan 2.976 orang di New York City, Washington DC, dan Pennsylvania pada 11 September 2001.

Mohammed akan diadili sehubungan dengan 9/11 dengan empat orang lainnya di pengadilan militer di Guantanamo.

Mereka didakwa melakukan kejahatan perang termasuk terorisme dan pembunuhan hampir 3.000 orang.

Mereka akan menjadi orang pertama yang diadili, hampir 20 tahun setelah serangan di New York, Washington DC, dan Pennsylvania itu. Jika terbukti bersalah, mereka menghadapi hukuman mati.

Para pejabat diyakini ingin memvaksinasi para tahanan untuk menghindari penundaan proses hukum lebih lanjut di tengah pandemi.

Tiga tahanan lain yang diduga terkait dengan Al Qaeda juga diperkirakan akan diprioritaskan karena dakwaan yang akan datang.

Encep Nurjaman, alias Hambali, Mohammed Nazir Bin Lep, dan Mohammed Farik Bin Amin, semua dituduh sebagai anggota kelompok ekstremis berbasis di Asia Tenggara yang dikenal sebagai Jemaah Islamiyah, dan telah ditahan AS sejak 2003.

Kelompok tersebut disalahkan atas serangkaian pengeboman di Indonesia. Kejahatannya termasuk pengeboman 2002 di Bali yang menewaskan 202 orang. Ketiganya juga diduga memiliki kaitan dengan Al Qaeda.

Baca juga: Pakar Kesehatan AS Sarankan Napi Jadi Prioritas Vaksin Covid-19

Upaya vaksinasi di fasilitas itu akan memungkinkan ketiganya menerima kedua dosis vaksin sebelum dakwaan pada 22 Februari.

Perintah itu ditandatangani pada Rabu (27/1/2021) oleh Wakil Asisten Menteri Pertahanan AS untuk Urusan Kesehatan Terry Adirim, setelah ditunjuk Biden dan dilantik pekan lalu.