Dua Pemimpin Suku Asli Amazon Tuntut Presiden Brasil Jair Bolsonaro

Kompas.com - 23/01/2021, 22:15 WIB
Presiden Brasil Jair Bolsonaro. AFP/MIGUEL SCHINCARIOLPresiden Brasil Jair Bolsonaro.

BRASILIA, KOMPAS.com - Dua orang pemimpin suku asli Amazon di Brasil telah mengajukan permintaan mereka kepada Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda untuk menyelidiki Presiden Brasil Jair Bolsonaro.

Melansir kantor berita AFP, Sabtu (23/1/2021), 2 orang pemimpin adat telah menuduh Presiden Brasil Bolsonaro melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Bolsonaro dituduh telah melakukan perusakan lingkungan yang belum pernah terjadi sebelumnya, melakukan pembunuhan dan juga penganiayaan.

Baca juga: Presiden Jair Bolsonaro: Brasil Sudah Rusak, Bos

Pemimpin Suku Kayapo, Raoni Metuktire dan Pemimpin Suku Paiter Surui, Almir Narayamoga Surui mengajukan gugatan mereka ke ICC pada Jumat (22/1/2021).

Sejak Bolsonaro menjadi presiden pada Januari 2019, "perusakan hutan Amazon semakin cepat tak terkendali," ungkap pengaduan tersebut kepada ICC, yang dilaporkan oleh surat kabar Le Monde Perancis hari ini.

Dikatakan dalam surat gugatan itu bahwa penggundulan hutan telah meroket sebesar 34,5 persen dalam setahun, pembunuhan para pemimpin adat mencapai angka tertinggi dalam 11 tahun dan lembaga-lembaga lingkungan telah runtuh atau menghadapi ancaman.

Baca juga: Celoteh Presiden Bolsonaro: Vaksin Covid-19 Pfizer Bisa Ubah Manusia Jadi Buaya

Kedua pemimpin itu mengatakan pembunuhan, pemindahan paksa masyarakat lokal dan penganiayaan merupakan "kejahatan terhadap kemanusiaan."

Pemerintah Bolsonaro telah mengusulkan Undang-Undang yang akan melonggarkan pembatasan di wilayah Amazon pada penambangan komersial, ekstraksi minyak dan gas, dan pertanian skala besar.

Aktivis sebelumnya telah mendorong tindakan perusakan alam yang disengaja oleh manusia untuk ditambahkan ke kejahatan yang dituntut oleh ICC, di samping genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.

Baca juga: 38 Suku Amazon di Brasil Terinfeksi Virus Corona

Masalah tersebut diangkat oleh Republik Maladewa dan Vanuatu pada sidang umum ICC pada Desember 2019.

Halaman:

Sumber AFP
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar
Close Ads X