Jadi Sorotan, dari Mana Sebenarnya Kekayaan Kerajaan Thailand?

Terdiri dari apa sajakah kekayaan Monarki Thailand?

Dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan lain di seluruh dunia yang sudah berdiri selama berabad-abad, Andrew mengatakan kekayaan dinasti Chakri tidak berasal dari turun temurun, sebaliknya, sebagian besar berasal dari aset yang terkumpul selama abad ke-20.

Sebagian besar berasal dari kepemilikan tanah dan properti. Kerajaan Thailand diperkirakan memiliki sekitar 40.000 lahan tanah yang disewakan, sementara studi di tahun 2015 tentang kekayaan institusi menemukan Kerajaan Thailand adalah salah satu pemilik tanah terbesar di negara itu.

Kepemilikan tanah ini berjumlah sekitar 6.560 hektar di seluruh Thailand, 1.328 hektar diantaranya terkonsentrasi di Bangkok, menurut laporan Reuters 2019.

Biografi penguasa sebelumnya, Raja Bhumibol Adulyadej pada tahun 2011, memperkirakan kepemilikan properti monarki di Bangkok bernilai setidaknya 44,8 miliar dollar AS, atau lebih dari Rp 635 triliun.

Baca juga: Raja Thailand Bisa Diusir Jika Terbukti Memerintah dari Jerman

Nilai properti di Bangkok telah naik secara signifikan sejak saat itu.

Kerajaan Thailand juga memiliki saham di dua perusahaan korporasi terbesar di negara itu, yakni Siam Commercial Bank (SCB) dan Siam Concrete Group, dengan nilai 12,2 miliar dollar AS (Rp 170 triliun) tahun lalu.

Batu permata yang ada di mahkota Thailand juga dapat dianggap sebagai aset, meskipun tidak ada angka pasti berapa nilainya dan banyak barang menjadi tak ternilai karena memiliki nilai budaya dan sejarah bagi Thailand.

Tapi harga satu perhiasan yang masuk dalam koleksi yang dikenal sebagai "Golden Jubilee Diamond", yakno berlian terbesar di dunia dengan 545,6 karat, diperkirakan mencapai 16,3 juta dollar AS (Rp 226 miliar) tahun lalu, menurut situs perhiasan The Diamond Authority.

Baca juga: Raja Thailand dan Permaisurinya Resmikan Stasiun Bawah Tanah Saat Didemo Rakyat

Siapa yang mengelola kekayaan kerajaan Thailand?

Jawabannya adalah Raja sendiri yang mengelolanya, meski tidak selalu ia yang melakukannya.

Undang-undang soal ini pernah diubah pada 2018 agar Raja Vajiralongkorn kendali langsung atas aset kerajaan.

Sejak 1948, monarki di Thailand mengatakan aset mereka adalah milik rakyat Thailand, sehingga akan dikendalikan dari jarak jauh lewat organisasi yang dikenal dengan sebutan Biro Properti Mahkota (CPB).

Tamara Loos, seorang sejarawan Thailand di Universitas Cornell Amerika Serikat, mengatakan kepada ABC sementara "di atas kertas" CPB secara historis mengizinkan pemisahan kekuasaan, tapi masih belum jelas apakah seperti itu dalam praktiknya.

"Saya tidak dapat membayangkan anggota biro akan memberi tahu Raja Bhumibol jika dia tidak dapat membelanjakan uang seperti yang ia inginkan, dan bagaimana ia ingin membelanjakan uangnya mungkin sesuai dengan banyak tujuan negara," kata Dr Loos kepada ABC.

Baca juga: Terus Diterpa Tuntutan Reformasi Monarki, Raja Thailand Serukan Persatuan Nasional

Tetapi Dr Loos mengatakan melihat alasan sejumlah unjuk rasa yang meletus di seluruh Bangkok merupakan indikasi bahwa beberapa orang Thailand tidak menyukai langkah yang dilakukan Raja dan anggota keluarganya.

"Mereka melihat jika dia tidak menjalani kehidupan hemat seperti ayahnya, tapi ia juga terlihat sangat bermewah-mewahan dalam menjalankan keluarganya."