Trump dan Partai Republik Tolak Proses Transisi ke Biden

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Presiden terpilih Joe Biden menampik sikap pemerintahan Trump yang menolak memulai proses transisi resmi, meskipun ada sejumlah pemimpin Partai Republik yang berpihak pada Presiden Donald Trump untuk melanjutkan gugatan hukum guna membatalkan hasil pemilu yang memproyeksikan kemenangan Joe Biden. Berikut laporannya.

Para pemimpin dunia, termasuk Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah menyampaikan ucapan selamat kepada Joe Biden karena hasil pemilihan presiden yang memproyeksikan kemenangannya.

“Saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Anda dan Wakil Presiden Terpilih Kamala Harris,” kata Macron.

Baca juga: Apa yang Mungkin akan Dilakukan Donald Trump jika Tak Lagi Jadi Presiden AS?

Sementara Boris Johnson mengucapkan, “Saya benar-benar memberi selamat kepada Presiden Terpilih Joe Biden dan Kamala Harris.”

Tetapi di dalam negeri, yang terjadi berbeda.

“Akan ada transisi yang mulus pada pemerintahan kedua Trump,” demikian pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo yang menolak menerima hasil pemilu, dan mengulangi seruan Presiden Donald Trump untuk hanya menghitung surat suara “yang sah,” terminologi yang digunakan untuk meningkatkan tuduhan-tuduhannya yang tidak berdasar bahwa Partai Demokrat telah mencuri hasil pemilu.

“Tidak ada bukti apapun atas pernyataan-pernyataan yang disampaikan presiden atau Menteri Luar Negeri Mike Pompeo,” ujar Biden.

Biden hari Selasa (10/11) menyebut penolakan Trump untuk mengakui kekalahannya sebagai sebuah hal yang “memalukan” tetapi secara umum meremehkannya.

“Fakta bahwa mereka tidak mau mengakui bahwa kami menang, pada saat ini tidak terlalu berpengaruh dalam rencana kami dan apa yang dapat kami lakukan antara saat ini dan 20 Januari nanti,” tambahnya.

Baca juga: Apa Jadinya Jika Trump Menolak Hengkang dari Gedung Putih?

Hanya beberapa senator faksi Republik yang telah menyampaikan ucapan selamat kepada Biden dan pendampingnya, Kamala Harris. Demikian pula Presiden George Walker Bush, presiden terakhir dari Partai Republik.

Sejumlah pemimpin Partai Republik lainnya berpihak pada Trump. Pemimpin mayoritas Senat Mitch McConnell mengatakan, “Presiden Trump seratus persen berhak menyelidiki tuduhan-tuduhan adanya kecurangan dan mempertimbangkan opsi hukumnya.”

Sebagian besar anggota Partai Republik secara pribadi mengakui bahwa Biden akan menjadi presiden berikutnya, tetapi enggan menantang Trump secara terbuka, demikian ujar pakar strategi Partai Republik Rob Stutzman.

“Perhitungan politiknya adalah Anda tidak ingin berseberangan dengan Donald Trump, yang hanya dengan satu cuitan dapat memicu kemarahan sekitar separuh Partai Republik terhadap Anda. Tidak ada yang ingin sakit kepala karena hal-hal ini.”

Baca juga: Trump dan Sekutu Politiknya Yakin Tak Terkalahkan saat Hasil Electoral College Keluar

Persiapan untuk pelantikan presiden 20 Januari nanti sudah dimulai. Tetapi proses transisi formal belum akan dimulai hingga pejabat Administrasi Layanan Umum GSA – yang ditunjuk oleh Trump – mengumumkan hal ini.

Sejauh ini pejabat itu belum mengumumkannya. Tanpa kerjasama dari pemerintahan yang akan berakhir, pengalaman politik selama puluhan tahun yang dimiliki mantan Wakil Presiden Joe Biden akan menjadi kuncinya.

Direktur Kajian Kepresidenan di Miller Center, Universitas Virginia, Barbara Perry mengatakan, “Ia (Biden.red) sangat memahami Gedung Putih dan birokrasi eksekutif serta bagaimana cara kerjanya, jadi ia akan membentuk tim transisi yang semuanya sudah berpengalaman.”

Tim Biden hari Selasa (10/11/2020) merilis nama-nama orang yang akan mengkaji tiap-tiap badan pemerintah guna membantu memastikan peralihan kekuasaan yang mulus.

Baca juga: Ikuti Trump, Melania Belum Undang Jill Biden dalam Tradisi Jamuan Minum Teh untuk Transisi Jabatan