Kemenangan Joe Biden dan Harapan Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu di Indonesia

"AS juga dua-tiga kaki, multi-standar. Kalau ada kepentingan dia berpihak, kalau tidak ya tidak berpihak. Jadi kenapa harus bergantung pada luar negeri? Dan AS, urusannya apa dengan masalah HAM di Indonesia?" kata Effendi.

Effendi menegaskan, penuntasan masalah HAM di Indonesia seperti penghilangan orang paksa, tragedi Semanggi 1 dan 2, serta pelanggaran lainnya berada di tangan presiden Indonesia - mau dijalankan atau tidak.

"Saya ketua Pansus Orang Hilang dan Penghilangan Paksa, sudah keluar rekomendasi, sampai final, paripurna, tinggal diketok presiden. Yang ada? Sampai sekarang tidak jalan. Jadi kenapa AS jadi alasan? Mau Demokrat dan Republik menang, memang mereka peduli sama Indonesia? Tidaklah, jangan terlalu GR (gede rasa)," katanya.

Baca juga: Jika Joe Biden Resmi Jadi Presiden AS, Apa Kebijakannya untuk Asia-Pasifik?

Menurutnya, berlarutnya penanganan pelanggaran HAM masa lalu akibat dari tidak adanya kemauan politik pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo.

"Coba suruh (Jokowi) jawab, betul sudah selesai? Mana yang diselesaikan? Tidak ada. Jadi masalah ini kuncinya di political will. Mau atau tidak Presiden Jokowi ambil itu sesuai janji kampanyenya?" kata Effendi.

"Itu (menuntaskan kasus HAM) lebih bagus, lebih mulai yang diwariskan, dari pada mewariskan Omnibus Law. Wariskanlah bahwa di 10 tahun pemerintahan memang bersih dan tidak ada penyelesaian yang tertunda," sambung Effendi.