Pemilu Myanmar: Etnis Minoritas Dipinggirkan, Untungkan Jenderal dan Partai Besar

YANGON, KOMPAS.com - “Saya memutuskan untuk tidak ikut pemilu. Karena pemerintah tidak mampu meyakinkan saya sebagai pemilih atau warga negara,” kata Ye Wai Phyo Aung, penduduk Myanmar yang merasa dikecewakan oleh Aung San Suu Kyi dan partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) kepada DW.

Padahal pada pemilu sebelumnya, Ye bangun pukul empat pagi agar bisa menjadi yang pertama tiba di tempat pemungutan suara.

NLD yang pada 2015 tampil dengan slogan kampanye “Waktunya bagi Perubahan”, tidak mampu mencatatkan banyak kemajuan selama berkuasa. Pertumbuhan ekonomi merangkak di bawah ekspektasi, sementara kebebasan pers dan berpendapat masih dibatasi.

Baca juga: Pemilu Myanmar Tinggal Menghitung Hari, Aung San Suu Kyi Kemungkinan Menang Lagi

Dalam kasus pengusiran terhadap warga Rohingya, NLD juga memihak militer. Pun perundingan damai dengan kelompok pemberontak di wilayah perbatasan menemui jalan buntu.

Pakar Myanmar asal Polandia, Michal Lubina, yang baru menulis buku tentang Aung San Suu Kyi mengatakan, “Pemenang Nobel perdamaian dari Myanmar itu berjanji membawa perubahan pada pemilu 2015. Tapi kekuasaannya sama sekali tidak menandakan perubahan, melainkan modifikasi dari kekuasaan militer, bukan sebuah transformasi mendasar.”

Peluang kemenangan NLD

Meski demikian, peneliti International Crisis Group (ICG) di Brussels, Richard Horsey, meyakini NLD dan Aung San Suu Kyi tidak akan kesulitan memenangkan pemilu. Untuk itu menurutnya ada beberapa alasan.

Baca juga: Caleg di Myanmar Ini Merayu Pemilih dengan Sembako Murah

Untuk pertama kalinya dalam pemilu di Myanmar, pemilih lebih memperhatikan kinerja dan pencapaian, ketimbang integritas moral seperti yang biasa diutamakan oleh budaya politik lokal yang dipengaruhi Buddhisme.

Ironisnya, kecaman internasional terhadap Aung San Suu Kyi terkait isu Rohingya semakin memperbesar peluangnya dalam pemilu kali ini. Dalam tema ini, sebagian besar penduduk mendukung sikap penerima nobel perdamaian itu.

Saat ini di Myanmar semua keberhasilan pemerintah disematkan kepada Aung San Suu Kyi, sementara setiap kegagalan diklaim bersumbu pada militer, struktur korup, pegawai negeri yang malas atau diakibatkan musuh asing.

Alasan kedua adalah tidak adanya alternatif lain. Kebanyakan warga di Myanmar mengenang era pahit kekuasaan militer dan kendaraan politiknya,

Baca juga: Jelang Pemilu Myanmar, Aung San Suu Kyi Klaim Covid-19 Terkendali di Yangon

Partai Uni Solidaritas dan Perkembangan (USDP), dengan rasa gentar. USDP sejauh ini gagal menanggalkan status sebagai partai militer atau membangun platform demokratis.

Nasib serupa diprediksi akan menimpa sekitar 100 partai lain yang ikut bersaing dalam pemilu legislatif.

UU Pemilu problematis

Alasan ketiga bagi keunggulan NLD adalah UU Pemilu di Myanmar yang cenderung lebih menguntungkan partai-partai besar.

Pada pemilu 2015, NLD merebut 79 kursi di parlemen, meski hanya bermodalkan 57 persen suara. Sementara USDP yang didukung militer mendapat 28 persen suara, namun hanya kebagian delapan persen kursi.

Militer bagaimana pun juga memegang kata terakhir dalam politik Myanmar. Menurut konstitusi, 25 persen kursi di parlemen ditunjuk langsung oleh militer yang memungkinkan mereka menggagalkan proses legislasi.

Baca juga: Jelang Pemilu Myanmar, Aung San Suu Kyi Beri Hak Suara Lebih Awal

DW INDONESIA Peta wilayah yang dihuni kaum minoritas etnis di Myanmar.