Eropa Kutuk Persetujuan Israel Bangun Ribuan Permukiman Baru di Seluruh Tepi Barat

RAMALLAH, KOMPAS.com - Kekuatan Eropa pada Jumat (16/10/2020) mengutuk keputusan Israel untuk menyetujui ribuan lebih permukiman di wilayah Palestina yang diduduki, menyebutnya sebagai langkah "kontraproduktif" yang merusak upaya perdamaian regional.

"Perluasan permukiman melanggar hukum internasional dan selanjutnya membahayakan kelangsungan solusi dua negara untuk mewujudkan perdamaian yang adil dan abadi untuk konflik Israel-Palestina," kata pernyataan bersama dari menteri luar negeri Jerman, Perancis, Amerika Serikat, Ingris, Italia dan Spanyol.

Melansir Al Jazeera pada Jumat (16/10/2020), mereka semua mendesak penghentian segera pembangunan permukiman yang direncanakan.

"Seperti yang telah kami tekankan langsung dengan pemerintah Israel, langkah itu selanjutnya merusak upaya untuk membangun kembali kepercayaan antara para pihak dengan maksud untuk melanjutkan dialog," kata mereka.

Baca juga: Israel Perluas Kedudukan di Tepi Barat, Sebulan Setelah Perjanjian Damai dengan Palestina.

Pada pekan ini, Israel menyetujui pembangunan lebih dari 3.000 rumah pemukim di seluruh Tepi Barat yang didudukinya, mengakhiri jeda 8 bulan dalam upaya mereka untuk perluasan pemukiman di sana.

Di bawah hukum internasional, pemukiman dianggap ilegal. Pejabat Palestina dan banyak komunitas internasional memandang langkah Israel sebagai hambatan utama untuk solusi dua negara yang layak.

Menurut Peace Now, kelompok pengawas pemukiman, menyebutkan bahwa persetujuan terbaru dalam meningkatkan jumlah rumah pemukiman yang akan dimajukan tahun ini menjadi lebih dari 12.150.

"Persetujuan ini menjadikan 2020 tahun tertinggi untuk pembangunan unit rumah dalam rencana penyelesaian promosi sejak Peace Now mulai mencatat pada 2012," kata pengawas itu dalam sebuah pernyataan.

Baca juga: Menlu AS Mike Pompeo Desak Arab Saudi untuk Berdamai dengan Israel

Pengkhianatan

Para menteri Eropa mengatakan peningkatan lebih banyak permukiman akan menjadi "langkah kontraproduktif, mengingat perkembangan positif dari perjanjian normalisasi yang dicapai antara Israel, Uni Emirat Arab dan Bahrain".

UEA dan Bahrain pada pertengahan September menyisihkan beberapa dekade permusuhan dengan Israel untuk menandatangani kesepakatan yang ditengahi AS untuk menormalkan hubungan.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo juga mendesak Arab Saudi untuk mengakui Israel, yang akan menjadi dorongan strategis bagi negara itu.

Namun, Riyadh mengatakan fokus harus tetap pada pembicaraan damai Palestina-Israel, sebelum ada hubungan resmi antara Israel dan Arab Saudi.

Baca juga: Putus Asa Jika Trump Kembali Jadi Presiden, Palestina: Tuhan Tolong Kami

Kekuatan Barat berharap kesepakatan normalisasi Israel dengan negara-negara Teluk akan membawa stabilitas regional dan memberikan dorongan untuk harapan perdamaian.

Namun, Palestina telah mencap pergeseran tindakan negara-negara Teluk sebagai "pengkhianatan".

Juru bicara kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeinah mengatakan bahwa Israel telah mengeksploitasi peningkatan hubungan di Teluk dan "dukungan buta dari pemerintahan Trump".

Palestina mengklaim semua Tepi Barat, yang direbut oleh Israel dalam perang Timur Tengah pada 1967, sebagai bagian dari negara merdeka di masa depan.

Baca juga: Presiden Palestina Bertemu Presiden Kongres Yahudi Dunia, Apakah Normalisasi dengan Israel Jadi Bahasan?

Mereka mengatakan meningkatnya populasi pemukim ilegal Israel, mendekati 500.000 di Tepi Barat, telah membuat semakin sulit untuk mencapai impian kemerdekaan mereka.

Serangkaian administrasi AS, bersama dengan komunitas internasional lainnya, menentang pembangunan permukiman Israel.

Namun Trump, dikelilingi oleh tim penasihat yang memiliki hubungan dekat dengan gerakan pemukim, telah mengambil pendekatan yang berbeda.

Berbeda dengan pendahulunya, pemerintahan Trump tidak mengkritik atau mengutuk pengumuman pemukiman baru. Dalam keputusan penting tahun lalu, Pompeo mengatakan AS tidak menganggap pemukiman itu ilegal.

Pemerintahan Trump juga memindahkan kedutaannya ke Yerusalem pada 2018, yang menuai kritik tajam dari warga Palestina. Mereka mengatakan Washington tidak lagi menjadi perantara yang jujur dalam negosiasi perdamaian.

Baca juga: Kritik Palestina, Apakah Arab Saudi Akan Berdamai dengan Israel?