Sudan Putuskan Pemisahan Agama dan Negara dalam Sistem Pemerintahannya

KHARTOUM, KOMPAS.com - Sudan yang telah mengakhiri hukum Islam di dalam sistem pemerintahan negara itu kini memutuskan untuk memisahkan aturan agama dengan negara.

Kesepakatan itu muncul kurang dari sepekan usai pemerintah berdamai dengan kaum pemberontak, menurut Gulf News, Minggu (6/9/2020).

Pemerintah transisi Sudan sepakat untuk memisahkan agama dari negara, mengakhiri 30 tahun pemerintahan Islam di negara Afrika Utara itu.

Baca juga: Heboh, Kuburan Massal Diduga Berisi Perwira Militer Korban Pembantaian Ditemukan di Sudan

Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok dan pemimpin kelompok pemberontak Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan Utara, Abdel Aziz Al Hilu, menandatangani deklarasi di ibu kota Ethiopia, Addis Ababa, pada Kamis kemarin dengan mengadopsi prinsip tersebut.

"Agar Sudan menjadi negara demokratis di mana hak-hak semua warga negara dijunjung, konstitusi harus didasarkan pada prinsip 'pemisahan agama dan negara,'" ungkap dokumen tersebut.

Kesepakatan itu dilakukan kurang dari seminggu setelah pemerintah transisi memulai kesepakatan damai dengan pasukan pemberontak dengan harapan penyudahan pertempuran yang melanda Darfur dan bagian lain Sudan di bawah diktator yang digulingkan, Omar Al Bashir.

Baca juga: 20 Petani Ditembak Mati, Ini Sejarah Singkat Konflik Darfur

Kelompok yang lebih besar dari dua faksi di Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan Utara, yang telah memerangi pasukan Sudan di negara-negara perbatasan negara, telah menolak untuk menandatangani perjanjian apa pun yang tidak menjamin sistem sekuler.

Sudan sedang bangkit dari isolasi internasional sesegera mungkin setelah Omar Al Bashir merebut kekuasaan pada tahun 1989 dan menerapkan pemahaman garis keras terhadap hukum Islam yang berusaha menjadikan negara itu "pelopor dunia Islam."

Al Qaeda dan Carlos the Jackal pernah menetap di sana. Menurut Amerika Serikat (AS) Sudan adalah penyokong teror pada 1993, kemudian menjatuhkan sanksinya hingga 2017.