PBB Layangkan Surat Kritik untuk China Patuhi Hukum HAM Internasional

Kompas.com - 04/09/2020, 14:20 WIB
Polisi anti huru-hara Hong Kong ketika menahan seorang pria, di tengah upaya mereka membubarkan demonstrasi menentang penerapan UU Keamanan Nasional pada 1 Juli 2020, atau dalam peringatan 23 tahun penyerahan Hong Kong dari Inggris kepada China. AFP PHOTO/DALE DE LA REYPolisi anti huru-hara Hong Kong ketika menahan seorang pria, di tengah upaya mereka membubarkan demonstrasi menentang penerapan UU Keamanan Nasional pada 1 Juli 2020, atau dalam peringatan 23 tahun penyerahan Hong Kong dari Inggris kepada China.

JENEWA, KOMPAS.com - Pakar hak asasi manusia PBB menyampaikan kritik kepada China melalui surat yang berisi tentang UU Keamanan Nasional baru untuk Hong Kong pada Jumat (4/9/2020).

Melansir Reuters pada hari yang sama, mengatakan bahwa surat terbuka pakar HAM PBB ini ini termasuk jarang dipublikasikan.

Namun, kali ini setelah 48 jam dikirimkan ke China, surat tersebut dipublikasikan.

Baca juga: UU Keamanan Nasional Beraksi Lagi, Bos Besar Media Hong Kong Ditangkap

Dalam surat tersebut pihak pakar HAM PBB mengatakan bahwa UU Keamanan Nasional untuk Hong Kong telah "melanggar hak-hak fundamental tertentu".

Pihaknya juga menyuarakan keprihatinan bahwa UU itu dapat digunakan untuk menuntut aktivis politik di bekas koloni Inggris itu.

Selain itu, mereka juga mengatakan ketentuan UU baru terlihat berpotensi merusak kemerdekaan hakim dan pengacara Hong Kong, dan hak kebebasan berekspresi.

Baca juga: UU Media Sosial Turki Disetujui, Penggunaan Facebook dan Twitter akan Diawasi Pemerintah


"Surat terbuka" tersebut mencerminkan analisis hukum terperinci dari UU Keamanan Nasional yang diberlakukan di Hong Kong pada 30 Juni, yang telah menuai kritik PBB sebelum diadopsi.

UU mengizinkan apa pun yang dipandang China sebagai subversif, separatis, terorisme, atau kolusi dengan pasukan asing untuk dihukum hingga seumur hidup di penjara.

Pihak berwenang di Beijing dan pusat keuangan mengatakan UU itu diperlukan untuk memastikan stabilitas dan kemakmuran Hong Kong.

Baca juga: Peringati Satu Tahun Kekerasan Polisi, Sejumlah Warga Hong Kong Beraksi di Mal

Sedangkan, para kritikus mengatakan UU tersebut semakin mengikis kebebasan luas yang dijanjikan kepada Hong Kong saat kembali ke pemerintahan China pada 1997 di bawah perjanjian "satu negara, dua sistem".

Halaman Selanjutnya
Halaman:

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER GLOBAL] Mahathir: Saya Sendiri Sekarang | Penangkapan Menteri Edhy Prabowo oleh KPK di Mata Media Asing

[POPULER GLOBAL] Mahathir: Saya Sendiri Sekarang | Penangkapan Menteri Edhy Prabowo oleh KPK di Mata Media Asing

Global
Meghan Markle Tuai Pujian Setelah Akui Pernah Keguguran

Meghan Markle Tuai Pujian Setelah Akui Pernah Keguguran

Global
Perang Azerbaijan-Armenia Tengah Diselidiki Adanya Dugaan Kejahatan Perang

Perang Azerbaijan-Armenia Tengah Diselidiki Adanya Dugaan Kejahatan Perang

Global
Xi Jinping Kirim Ucapan Selamat dan Pesan Kerja sama Damai kepada Joe Biden

Xi Jinping Kirim Ucapan Selamat dan Pesan Kerja sama Damai kepada Joe Biden

Global
Penangkapan Menteri Edhy Prabowo oleh KPK di Mata Media Asing

Penangkapan Menteri Edhy Prabowo oleh KPK di Mata Media Asing

Global
Saling Berhadapan di Perairan Australia, Hiu Banteng Kabur Lihat Buaya 4,8 Meter

Saling Berhadapan di Perairan Australia, Hiu Banteng Kabur Lihat Buaya 4,8 Meter

Global
Video Viral Ungkap Bangkai Cerpelai di Denmark Menyembul dari Kuburannya

Video Viral Ungkap Bangkai Cerpelai di Denmark Menyembul dari Kuburannya

Global
China Persiapkan Aturan untuk Hindari Praktik 'Ekstremisme Agama'

China Persiapkan Aturan untuk Hindari Praktik "Ekstremisme Agama"

Global
Setelah Melahirkan di Toilet, Ibu Ini Tenggelamkan Bayinya Sebelum Dikubur

Setelah Melahirkan di Toilet, Ibu Ini Tenggelamkan Bayinya Sebelum Dikubur

Global
Berfoto dengan Selebritas Israel, Penyanyi Mesir Mohamed Ramadan Hadapi Tuntutan Hukum

Berfoto dengan Selebritas Israel, Penyanyi Mesir Mohamed Ramadan Hadapi Tuntutan Hukum

Global
China: Kritikan Paus Fransiskus 'Tidak Berdasar' terhadap Minoritas Muslim Uighur

China: Kritikan Paus Fransiskus "Tidak Berdasar" terhadap Minoritas Muslim Uighur

Global
Playboy Nigeria Ini Datang ke Pesta Membawa 6 Wanita yang Tengah Hamil

Playboy Nigeria Ini Datang ke Pesta Membawa 6 Wanita yang Tengah Hamil

Global
Akui Pernah Keguguran, Ini Curahan Hati Meghan Markle

Akui Pernah Keguguran, Ini Curahan Hati Meghan Markle

Global
Berhubungan Seks dengan Remaja 14 Tahun, Mantan Guru Ini Dipenjara 20 Tahun

Berhubungan Seks dengan Remaja 14 Tahun, Mantan Guru Ini Dipenjara 20 Tahun

Global
Apa Itu Masa Transisi Kepresidenan AS?

Apa Itu Masa Transisi Kepresidenan AS?

Global
komentar
Close Ads X