China Balas AS dengan Menangguhkan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dengan Hong Kong

Kompas.com - 20/08/2020, 22:55 WIB
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, saat menghadiri konferensi pers di Beijing, China, 8 April 2020. Carlos Garcia Rawlins/REUTERSJuru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, saat menghadiri konferensi pers di Beijing, China, 8 April 2020.

BEIJING, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri China mengatakan pada Kamis (20/8/2020), bahwa akan menangguhkan perjanjian tentang bantuan hukum timbal balik Hong Kong-Amerika Serikat ( AS).

Melansir Reuters pada Kamis (20/8/2020), tindakan itu diambil pemerintah China sebagai bentuk balasan atas keputusan Washington yang mengakhiri beberapa perjanjian dengan Hong Kong.

Departemen Luar Negeri AS memberitahu Hong Kong pada Rabu (19/8/2020), bahwa Washington telah menangguhkan atau mengakhiri 3 perjanjian bilateral dengan kota semi-otonom itu, menyusul pemberlakuan UU Keamanan Nasional yang menyeluruh oleh pemerintah China.

Baca juga: Pemerintah AS Menangguhkan Perjanjian Ekstradisi dengan Hong Kong karena Khawatir Intervensi China

"China mendesak AS untuk segera memperbaiki kesalahannya," kata juru bicara kementerian luar negeri China, Zhao Lijian dalam jumpa pers pada Kamis (19/8/2020), ketika ia mengumumkan penangguhan perjanjian bantuan hukum.

Perjanjian yang dimaksudkan oleh Lijian adalah perjanjian yang ditandatangani pada 1997, sebelum Inggris mengembalikan Hong Kong ke China.

Baca juga: UU Keamanan Nasional Beraksi Lagi, Bos Besar Media Hong Kong Ditangkap

Dalam perjanjian tersebut menetapkan bahwa pemerintah AS dan Hong Kong akan saling membantu dalam masalah kriminal, seperti memindahkan orang ke dalam tahanan atau mencari dan menyita hasil kejahatan.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS mengatakan ada 3 perjanjian dengan Hong Kong yang diakhiri AS, meliputi "penyerahan buronan pelaku pelanggaran, pemindahan orang yang dihukum, dan pembebasan pajak timbal balik atas pendapatan yang diperoleh dari operasi kapal internasional".

Baca juga: Lewat UU Keamanan Nasional, Polisi Hong Kong Bisa Menggerebek Tanpa Surat Pengadilan

Keputusan AS tersebut melanjutkan perintah Presiden Donald Trump bulan lalu, untuk mengakhiri status khusus Hong Kong di bawah UU AS untuk menghukum China atas apa yang disebutnya "tindakan penindasan" terhadap bekas koloni Inggris itu.

Trump menandatangani perintah eksekutif yang menurutnya akan mengakhiri perlakuan ekonomi preferensial untuk Hong Kong setelah penerapan UU Keamanan Nasional baru yang kejam kota itu.

Baca juga: Taiwan Beli Jet Tempur F-16 dari AS, China Berang

UU Keamanan Nasional menghukum apa pun yang dianggap China sebagai pemisahan diri, subversi, terorisme, atau kolusi dengan pasukan asing akan dipenjara seumur hidup.

UU tersebut telah menuai kritik dari negara-negara Barat yang khawatir UU tersebut akan mengakhiri kebebasan yang dijanjikan ketika bekas koloni Inggris itu kembali ke pemerintahan China.

Baca juga: Kepala Intelijen AS: China, Rusia, dan Iran Berusaha Pengaruhi Pilpres AS Tahun Ini

Beijing dan pemerintah Hong Kong telah membela hukum yang diperlukan untuk memulihkan ketertiban dan menjaga kemakmuran setelah berbulan-bulan terjadi protes anti-pemerintah yang disertai kekerasan, pada tahun lalu.

Hong Kong menjadi masalah kontroversial lainnya antara China dan AS, yang telah memiliki hubungan dingin karena persaingan dagang, klaim China di Laut China Selatan, dan perlakuan pemerintah China terhadap minoritas Muslim Uighur.

Baca juga: AS-China Kemungkinan akan Tinjau Ulang Kesepakatan Dagang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RS di Portugal Kewalahan Tangani Pasien Covid-19 yang Terus Melonjak

RS di Portugal Kewalahan Tangani Pasien Covid-19 yang Terus Melonjak

Global
Meski Wajahnya Penuh Cakaran, Bocah Ini Tetap Sayang Kucing Peliharaannya

Meski Wajahnya Penuh Cakaran, Bocah Ini Tetap Sayang Kucing Peliharaannya

Global
Misteri Menghilangnya Huang Yanling, yang Disebut 'Pasien Nol Covid-19'

Misteri Menghilangnya Huang Yanling, yang Disebut "Pasien Nol Covid-19"

Global
 Ledakkan Bahan Kimia di Pelabuhan Beirut Diduga Terkait dengan Pengusaha Suriah

Ledakkan Bahan Kimia di Pelabuhan Beirut Diduga Terkait dengan Pengusaha Suriah

Global
Jelang Pelantikan Biden, Demonstran Bersenjata Bermunculan di Beberapa Negara Bagian

Jelang Pelantikan Biden, Demonstran Bersenjata Bermunculan di Beberapa Negara Bagian

Global
FBI Cek Personel Garda Nasional, Cegah Adanya Pembangkang Saat Pelantikan Biden

FBI Cek Personel Garda Nasional, Cegah Adanya Pembangkang Saat Pelantikan Biden

Global
Kendaraan Lapis Baja Garda Nasional Dicuri Jelang Pelantikan Biden, FBI Hadiahi Rp 141 Juta Bagi yang Menemukan

Kendaraan Lapis Baja Garda Nasional Dicuri Jelang Pelantikan Biden, FBI Hadiahi Rp 141 Juta Bagi yang Menemukan

Global
Wapres AS Mike Pence Berpamitan kepada Tentara

Wapres AS Mike Pence Berpamitan kepada Tentara

Global
'Rumah Halloween' Dibakar Orang, Komunitas 'Gereja Setan' di AS Terguncang

'Rumah Halloween' Dibakar Orang, Komunitas 'Gereja Setan' di AS Terguncang

Global
Inspirasi Energi: 7 Kendaraan Alternatif Pengganti Mobil Ber-BBM

Inspirasi Energi: 7 Kendaraan Alternatif Pengganti Mobil Ber-BBM

Global
2,1 Juta Vaksin Covid-19 Pfizer Akan Tersedia untuk Lebanon

2,1 Juta Vaksin Covid-19 Pfizer Akan Tersedia untuk Lebanon

Global
Belum Resmi Pindah Rumah, Kedatangan Trump Sudah Ditolak Tetangga

Belum Resmi Pindah Rumah, Kedatangan Trump Sudah Ditolak Tetangga

Global
Trump “Obral” Hak Prerogatif, Rencana Beri 100 Grasi Sekaligus di Hari Terakhir Kepresidenan

Trump “Obral” Hak Prerogatif, Rencana Beri 100 Grasi Sekaligus di Hari Terakhir Kepresidenan

Global
Kelompok Bersenjata Serang Kamp Pengungsi di Sudan, 80 Orang Tewas

Kelompok Bersenjata Serang Kamp Pengungsi di Sudan, 80 Orang Tewas

Global
Khawatir Ancaman dari Dalam, Personel Garda Nasional Diperiksa FBI

Khawatir Ancaman dari Dalam, Personel Garda Nasional Diperiksa FBI

Global
komentar
Close Ads X