Putin Janjikan Bantuan Keamanan kepada Presiden Belarus Lukashenko

MINSK, KOMPAS.com - Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan bahwa Rusia telah setuju untuk membantu keamanan dalam kasus ancaman militer eksternal.

Lukashenko juga menyuarakan keprihatinan atas latihan militer NATO yang berlangsung di negara tetangga Polandia dan Lithuania.

Kabar itu muncul ketika presiden yang diperangi warganya itu menghadapi protes massa atas sengketa pemilihan umum 9 Agustus.

Melansir BBC, ribuan orang berkumpul di luar gedung televisi pemerintah pada Sabtu, menuntut liputan penuh tentang demonstrasi tersebut.

Kerusuhan meletus setelah Presiden Alexander Lukashenko mengklaim kemenangan telak dalam pemilihan pekan lalu, yang hasilnya telah dikecam karena Lukashenko dituduh melakukan kecurangan yang meluas.

Komisi Pemilihan Umum Pusat mengatakan Lukashenko, yang berkuasa sejak 1994, memenangkan 80,1 persen suara dan kandidat oposisi utama Svetlana Tikhanovskaya hanya 10,12 persen.

Tetapi Tikhanovskaya bersikeras bahwa di mana suara dihitung dengan benar, dia memenangkan dukungan mulai dari 60 persen hingga 70 persen.

Baca juga: Pilpres Belarus Rusuh, Viral Video Jeritan Demonstran yang Disiksa di Tahanan

Ada apa dengan perpolitikan Belarus?

Ketika kerusuhan berlanjut pada Sabtu, Lukashenko meminta bantuan dari Presiden Rusia Vladimir Putin.

Lukashenko mengatakan Presiden Putin telah berjanji untuk memberikan apa yang disebutnya sebagai bantuan komprehensif jika terdapat ancaman militer eksternal ke Belarus.

Pengumuman itu datang sehari setelah para menteri luar negeri Uni Eropa setuju untuk mempersiapkan sanksi baru terhadap pejabat Belarus yang bertanggung jawab atas "pemalsuan".

Amerika Serikat (AS) juga mengutuk pemilu di Belarus pekan lalu sebagai pemilihan umum yang "tidak bebas dan tidak adil".

Dalam pernyataan bersama pada Sabtu, perdana menteri dari tiga republik Baltik - Latvia, Lithuania dan Estonia mengungkapkan "keprihatinan yang mendalam atas tindakan keras yang kejam dan penindasan politik terhadap oposisi oleh pihak berwenang".

Lithuania dan Latvia sebelumnya mengatakan mereka siap untuk menengahi apa yang terjadi di Belarus, asalkan pihak berwenang menghentikan kekerasan terhadap pengunjuk rasa dan membentuk dewan nasional dengan anggota masyarakat sipil.

Mereka memperingatkan bahwa alternatifnya adalah sanksi.

Baca juga: Mereka Dipaksa Berlutut dan Setengah Telanjang, Kisah Kebrutalan Aparat di Belarus

Para pemimpin dari 3 negara Baltik itu mengatakan pemilihan presiden di Belarus "tidak bebas dan tidak adil" dan menyerukan pemungutan suara "transparan" dengan partisipasi pengamat internasional.

"Perdana menteri mendesak pemerintah Belarus untuk menahan diri dari kekerasan terhadap demonstran damai (dan untuk) membebaskan semua tahanan politik dan mereka yang telah ditahan," tambah pernyataan itu.

Tikhanovskaya berangkat ke Lituania setelah pemilihan umum berlangsung dan dia secara terbuka mengecam hasilnya.

Dia telah mengirim anak-anaknya ke Lituania untuk keselamatan diri mereka sebelum pemungutan suara.

Sekitar 6.700 orang ditangkap setelah pemilihan, dan banyak korban yang menceritakan tentang penyiksaan di tangan dinas keamanan atau aparat yang akrab disebut Omon di Belarus.

Amnesti Internasional mengatakan laporan dari tahanan yang dibebaskan menunjukkan adanya tindakan "penyiksaan yang meluas".

Baca juga: Pilpres Belarus Ricuh, Capres sampai Kabur ke Negara Tetangga