Trump Ancam Kerahkan Pasukan Keamanan ke Kota yang "Dikuasai" Demokrat

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Presiden AS Donald Trump mengancam bakal mengerahkan pasukan keamanan ke kota yang "dikuasai" oposisi Demokrat.

Pernyataan itu disampaiakn di tengah upaya pemerintah menangani demonstrasi anti-rasisme, dengan ucapan sang presiden menuai sorotan.

Pekan lalu, Kementerian Keamanan Dalam Negeri (DHS) mengerahkan polisi Patroli Perbatasan dan marshal ke Portland, dengan banyak yang mengerahkan seragam tempur.

Baca juga: Dengan Telanjang, Pengunjuk Rasa Ini Hadapi Polisi Portland

DHS berencana untuk memberangkatkan sekitar 150 personel paramiliter ke Chicago, setelah polisi terlibat bentrok dengan pendemo yang ingin menurunkan patung Christopher Columbus.

Berdasarkan laporan media lokal, secara terpisah sebanyak 63 orang ditembak dengan 12 orang tewas karena kekerasan dengan senjata api.

"Kami juga tengah memperhatikan Chicago. Kami juga mengawasi New York," jelas presiden berusia 74 tahun kepada awak media.

"Lihat apa yang terjadi. Semuanya dikuasai Demokrat. Kota itu dikuasai Demokrat yang liberal, radikal sayap kiri. Kami tak bisa membiarkannya terjadi," kecamnya.

Dari ucapannya bahwa mereka tidak akan meninggalkan New York hingga Baltimore, dia mengancam mengerahkan pasukan keamanan di kota yang dikuasai oposisi.

"Saya akan melakukan sesuatu. Itu yang bisa saya katakan. Karena kami tak akan meninggalkan New York, Chicago, Detroit, dan Baltimore," janjinya.

Dilansir AFP Senin (20/7/2020), DHS menekankan bahwa mereka tidak akan mengomentari jika ada operasi yang dianggap bocor.

Baca juga: Trump Klaim AS Memiliki Tingkat Kematian Terendah karena Covid-19

Kembali "melakukan pekerjaan kami"

Meski tidak akan berkomentar, sebelumnya Penjabat Menteri Keamanan Dalam Negeri, Chad Wolf menyatakan mereka akan tetap masuk ke setiap wilayah di AS.

Dalam wawancaranya dengan Fox News, Wolf menegaskan jajarannya tak butuh menunggu permintaan dari wali kota hingga gubernur negara bagian untuk bertindak.

"Kami akan melakukannya (pengerahan pasukan keamanan). Entah mereka menyukainya atau tidak," tegas Wolf dalam wawancara.

Keputusan presiden dari Partai Republik untuk menempatkan kekuatan pemerintah federal menuai kemarahan sekaligus argumentasi dasar hukum.

Baca juga: Trump Ancam Kerahkan Militer jika Pemkot Gagal Kendalikan Rusuh Demo George Floyd

REUTERS PHOTO/NATHAN HOWARD Seorang pengunjuk rasa perempuan dengan telanjang duduk menghadapi polisi, dalam demonstrasi menentang ketidaksetaraan ras di Portland, Amerika Serikat, pada 18 Juli 2020.

Sejak kematian George Floyd, seorang pria Afro-Amerika di Minneapolis 25 Mei lalu, AS diguncang aksi protes menentang rasisme dan kebrutalan polisi.