5.500 Liter Air Radioaktif Bocor dari PLTN Fukushima Jepang

Namun, TEPCO mengeklaim tak ada tanda-tanda kontaminasi yang terdeteksi di luar PLTN tersebut.

Juru bicara TEPCO mengatakan kepada jurnalis AFP, kebocoran terdeteksi di bagian PLTN yang memproses air terkontaminasi sebelum mayoritas unsur radioaktifnya disaring di fasilitas lain yang dikenal sebagai ALPS.

“Kami memperkirakan sekitar 5,5 ton (5.500 liter) air bocor (pada Rabu pagi), tetapi tidak ada perubahan signifikan (di pos-pos pemantauan radioaktivitas di sekitar pembangkit listrik)," katanya.

Meski begitu, TEPCO berencana menyingkirkan tanah di sekitar area yang mungkin sudah terkontaminasi, kata juru bicara tersebut tanpa mengungkapkan lokasi kebocoran.

TEPCO menyebutkan, kebocoran dari ventilasi diketahui oleh pekerja yang sedang membersihkan ventilasi itu sebelum mengoperasikanmya.

“Ventilasi seharusnya ditutup selama pembersihan, tapi kali ini terbuka,” imbuh juru bicara itu.

Dalam insiden terpisah, asap dan percikan api terdeteksi di PLTN Tsuruga yang sedang dalam proses dekomisi.

“Situasi langsung teratasi tanpa ada korban luka atau kebocoran bahan radioaktif,” kata juru bicara operatornya yaitu Japan Atomic Power kepada AFP.

• Jepang Mulai Putaran Ketiga Buang Limbah PLTN Fukushima ke Laut
• Ilmuwan Uji Ikan Fukushima, Teliti Dampak Pelepasan Limbah Radioaktif
• Tentara AS Akan Makan Makanan Laut Lokal di Jepang, Dukung Pembuangan Limbah PLTN Fukushima

PLTN Fukushima sempat rusak akibat gempa besar dan tsunami pada 2011 yang menewaskan 18.000 orang. Insiden ini adalah salah satu bencana nuklir terburuk dalam sejarah.

Operasi pembersihan diperkirakan butuh waktu puluhan tahun, dan bagian paling berbahaya yaitu memindahkan bahan bakar radioaktif dan puing-puing dari tiga reaktor yang rusak belum dimulai.

Pada Agustus 2023, Jepang secara bertahap mulai melepaskan 1,34 juta ton air limbah olahan yang dikumpulkan sejak gempa 2011 ke Samudera Pasifik. Jepang mengeklaim, air tersebut tidak berbahaya dan bisa larut dengan air laut.

Klaim tersebut didukung badan pengawas nuklir PBB yaitu IAEA, tetapi China dan Rusia mengkritiknya dan melarang impor makanan laut dari Jepang.