AS Berencana Pindahkan Senjata Nuklir ke Inggris

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Amerika Serikat (AS) berencana memindahkan hulu ledak nuklir ke Inggris. Ini sebagai respons meningkatnya ancaman dari Rusia.

Dikutip dari Sky News pada Sabtu (27/1/2024), tokoh-tokoh senior di kedua belah pihak telah menyerukan agar persiapan ditingkatkan jika terjadi potensi perang antara pasukan NATO dan Rusia.

Untuk memperkuat aliansi tersebut, Telegraph melaporkan dokumen Pentagon mengungkapkan senjata nuklir akan ditempatkan di RAF Lakenheath di Suffolk, Inggris.

Diperkirakan, kekuatannya tiga kali lipat dari kekuatan bom Hiroshima, pada Perang Dunia II.

Menanggapi laporan tersebut, juru bicara Kementerian Pertahanan Inggris menyatakan bahwa sudah menjadi kebijakan lama Inggris dan NATO untuk tidak mengonfirmasi atau menyangkal keberadaan senjata nuklir di lokasi tertentu.

Rudal nuklir AS terakhir kali berada di Inggris pada 2008, ketika rudal tersebut disingkirkan karena ancaman Perang Dingin dari Rusia telah menyusut.

Sedangkan senjata nuklir yang mungkin ditempatkan di pangkalan tersebut diyakini adalah bom gravitasi B61-12, yang dapat dikerahkan dari jet tempur.

Ini adalah bagian dari program NATO untuk mengembangkan dan meningkatkan situs nuklir setelah invasi Rusia ke Ukraina, lapor Telegraph.

Awal pekan ini, mantan panglima Angkatan Darat Inggris Jenderal Sir Patrick Sanders, mengatakan bahwa pasukannya yang beranggotakan 74.000 orang perlu didukung oleh setidaknya 45.000 tentara cadangan dan warga negara.

Jenderal Sir Richard yang juga mantan wakil komandan tertinggi sekutu NATO, mengatakan kepada Sky News bahwa anggaran pertahanan Inggris tidak cukup besar untuk memperluas angkatan bersenjata saja.

"Inilah saatnya untuk memikirkan hal yang tidak terpikirkan dan mempertimbangkan untuk menerapkan wajib militer guna mempersiapkan negara menghadapi potensi perang," ujarnya.

"Saya pikir kita perlu melangkah lebih jauh dan memperhatikan wajib militer dengan hati-hati," imbuh dia.

Namun Downing Street mengesampingkan rencana wajib militer dan mengatakan bahwa dinas militer akan tetap bersifat sukarela.

Sementara itu, Carlos Del Toro, Sekretaris Angkatan Laut AS, mendesak Inggris untuk melihat kembali jumlah angkatan bersenjatanya.

Sebab, saat ini ancaman yang ada sudah dekat dan perlu memikirkan angkatan bersenjata.

Downing Street membela pengeluaran pemerintah untuk pertahanan, dengan mengatakan Inggris telah menjadi mitra pilihan AS dalam serangannya terhadap kelompok Houthi di Laut Merah.