AS, Korea Selatan, dan Jepang Sepakati Inisiatif Baru, Hadapi Ancaman Siber Korea Utara

Ini disampaikan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan.

Penasihat keamanan nasional ketiga negara bertemu di Seoul saat Pyongyang memperingatkan bahwa mereka akan mengerahkan lebih banyak satelit mata-mata.

Dilansir dari CNA, Sullivan mengatakan bahwa pertemuan tersebut menindaklanjuti komitmen yang ditetapkan pada pertemuan trilateral Camp David yang diselenggarakan oleh Presiden Joe Biden pada bulan Agustus lalu.

Saat itu, para pemimpin AS dan dua sekutu utamanya di Asia berjanji untuk memperdalam kerja sama keamanan dan ekonomi.

"Kami juga telah meluncurkan inisiatif trilateral baru untuk melawan ancaman yang ditimbulkan oleh Korut, mulai dari kejahatan siber dan pencucian uang mata uang kripto hingga uji coba rudal balistik dan ruang angkasa yang sembrono," kata Sullivan, merujuk pada Korea Utara dengan nama resminya, Republik Demokratik Rakyat Korea.

Mitranya dari Jepang, Takeo Akiba, mengatakan bahwa aktivitas siber terlarang Korea Utara telah muncul sebagai tantangan terbaru, dan menyebutnya sebagai sumber dana untuk pengembangan rudal nuklir negara terisolasi itu.

Upaya terkoordinasi ketiga negara akan menargetkan potensi ancaman pemaksaan ekonomi, setelah menyelesaikan pekerjaan pada sistem peringatan dini rantai pasokan, yang disepakati di Camp David, dalam mineral penting dan baterai yang dapat diisi ulang.

Biden bertemu di Camp David dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida untuk memproyeksikan persatuan dalam menghadapi kekuatan China yang terus meningkat dan ancaman nuklir dari Korea Utara.

Sullivan mengatakan bahwa kedua negara terus mendukung perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan kebebasan navigasi di Laut China Timur dan Selatan.

Media pemerintah Korea Utara mengatakan bahwa Pyongyang bertekad untuk meluncurkan lebih banyak satelit mata-mata dalam waktu dekat.

Mereka menyebut pengembangan ruang angkasa sebagai bagian dari haknya untuk mempertahankan diri seperti yang dimiliki oleh negara lain.

Sullivan membantah klaim tersebut, dengan mengatakan bahwa peluncuran satelit Korea Utara melibatkan teknologi rudal balistik yang melanggar resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa.