Parlemen Ukraina Larang Gereja Ortodoks karena Dituding Berhubungan dengan Rusia

UOC, yang mengatakan pihaknya tidak lagi sejalan dengan Gereja Ortodoks Rusia, membantah tuduhan yang dilontarkan Kyiv dan mengatakan rancangan undang-undang tersebut tidak konstitusional.

Yaroslav Zheleznyak, seorang anggota parlemen, mengatakan melalui aplikasi pesan Telegram bahwa para deputi telah memilih untuk mendukung RUU tersebut pada pembacaan pertama.

Keputusan ini harus didukung dalam pembacaan kedua dan disetujui oleh presiden agar dapat diterapkan.

Dilansir dari Guardian, undang-undang tersebut akan melarang aktivitas organisasi keagamaan yang berafiliasi dengan pusat pengaruh di negara yang melakukan agresi bersenjata terhadap Ukraina dan aktivitas semacam itu dapat dihentikan oleh pengadilan.

Anggota parlemen lainnya, Iryna Herashchenko, mengatakan pemungutan suara itu bersejarah dan menggambarkannya sebagai langkah pertama menuju penghapusan pendeta Moskwa dari tanah Ukraina.

UOC mengatakan rancangan undang-undang tersebut, salah satu dari beberapa rancangan undang-undang serupa yang terdaftar di parlemen, tidak mematuhi konvensi Eropa tentang hak asasi manusia atau konstitusi Ukraina.

Menggambarkan dirinya sebagai gereja independen dan terpisah, UOC menuduh Kyiv mencoba untuk menyatakan bahwa gereja tersebut berafiliasi dengan Gereja Ortodoks Rusia dan menggambarkan pendeta dan umat Ukraina sebagai agen Federasi Rusia.

Pihak berwenang Ukraina dan banyak orang di Ukraina selama bertahun-tahun memandang UOC setia kepada Moskwa dan menindak gereja tersebut setelah invasi besar-besaran Rusia pada Februari 2022.

Sebuah komisi pemerintah telah memutuskan bahwa UOC secara kanonik masih terkait dengan Rusia meskipun gereja tersebut menyatakan bahwa mereka memutuskan hubungan dengan Gereja Ortodoks Rusia pada Mei 2022.

Imam paling senior kedua di gereja tersebut, Metropolitan Pavlo, telah diberitahu bahwa dia dicurigai menghasut kebencian antaragama dan mendistribusikan materi yang membenarkan agresi Rusia. Dia membantah tuduhan tersebut.

Dinas Keamanan Ukraina mengatakan pada hari Kamis bahwa 68 kasus kriminal, termasuk tuduhan pengkhianatan, telah diajukan terhadap perwakilan UOC sejak invasi Rusia tahun lalu.

Analis politik Volodymyr Fesenko mengatakan larangan terhadap UOC tidak mungkin menghentikan kegiatannya dan dapat ditentang di Ukraina dan di pengadilan hak asasi manusia Eropa.

Fesenko menyarankan agar gereja tersebut mendaftar sebagai entitas baru tanpa referensi apa pun terhadap hubungan kanonik dengan Rusia.