PBB: 263.934 Warga Gaza Mengungsi, Tertinggi sejak Eskalasi 2014

JENEWA, KOMPAS.com - Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengatakan, lebih dari 260.000 orang telah dipaksa meninggalkan rumah mereka di Jalur Gaza karena pengeboman oleh Israel. 

Pertempuran sengit telah menewaskan ribuan orang di kedua belah pihak sejak Hamas melancarkan serangan mendadak pada Sabtu (7/10/2023), yang memicu kampanye pengeboman balasan Israel.

"Lebih dari 263.934 orang di Gaza diyakini telah meninggalkan rumah mereka," kata OCHA, dalam sebuah update pada Selasa (10/10/2023).

Sayangnya, OCHA memperingatkan, jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat karena gejolak perang Hamas-Israel masih berlangsung.

Dikatakan, sekitar 3.000 orang telah mengungsi karena eskalasi sebelumnya, sebelum hari Sabtu.

Lebih dari 1.000 orang dilaporkan telah terbunuh di Israel dalam serangan terburuk dalam 75 tahun sejarah negara tersebut, sedangkan para pejabat Gaza melaporkan 900 orang tewas sejak serangan udara dimulai.

"Kampanye pengeboman telah menghancurkan lebih dari 1.000 unit rumah, dan 560 di antaranya rusak parah sehingga tidak dapat dihuni," kata OCHA, mengutip pihak berwenang Palestina, dikutip dari AFP.

Menurut catatan OCHA, di antara mereka yang mengungsi, hampir 175.500 orang mencari perlindungan di 88 sekolah yang dikelola oleh badan PBB yang membantu para pengungsi Palestina, UNRWA.

Lebih dari 14.500 orang lainnya mengungsi ke 12 sekolah pemerintah, sementara hampir 74.000 orang diperkirakan tinggal bersama kerabat dan tetangga atau mencari tempat berlindung di gereja-gereja dan fasilitas-fasilitas lainnya.

"Jumlah pengungsi di dalam Gaza merupakan jumlah pengungsi tertinggi sejak eskalasi permusuhan selama 50 hari di tahun 2014," kata laporan OCHA tersebut.

OCHA pun memperingatkan, memenuhi kebutuhan dasar menjadi semakin sulit bagi mereka yang belum mengungsi.

Israel telah memberlakukan apa yang disebutnya "pengepungan total" di Jalur Gaza yang sudah diblokade, memutus pasokan makanan, air, bahan bakar, dan listrik.

Itu adalah sebuah langkah yang diperingatkan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres akan memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah mengerikan.