Anggota Parlemen Selandia Baru Dilarang Pakai TikTok

Larangan tersebut, yang mulai berlaku pada akhir bulan, mengikuti langkah serupa di banyak negara lain.

Namun, larangan Selandia Baru hanya akan berlaku untuk sekitar 500 orang di kompleks parlemen, tidak untuk semua pegawai pemerintah seperti larangan di AS dan Inggris.

Seperti dilansir dari Associated Press, badan-badan Selandia Baru lainnya dapat memutuskan nanti untuk memberlakukan larangan mereka sendiri.

Kekhawatiran global tentang aplikasi tersebut muncul setelah peringatan dari FBI dan agensi lain bahwa perusahaan induk TikTok di China, ByteDance, dapat membagikan data pengguna TikTok, seperti riwayat penelusuran, lokasi, dan pengenal biometrik, dengan pemerintah otoriter China.

Perdana Menteri Selandia Baru Chris Hipkins mengatakan dia tidak memiliki TikTok di ponselnya.

"Saya tidak terlalu trendi," katanya.

Langkah Selandia Baru datang atas saran pakar keamanan siber pemerintah, kata Kepala Eksekutif Layanan Parlemen Rafael Gonzalez-Montero.

Dia mengatakan aplikasi itu akan dihapus dari semua perangkat dengan akses ke jaringan parlemen.

Meski begitu, para pejabat dapat membuat pengaturan khusus bagi siapa saja yang membutuhkan TikTok untuk menjalankan tugas mereka.

"Keputusan ini dibuat berdasarkan analisis para ahli kami sendiri dan mengikuti diskusi dengan rekan-rekan kami di seluruh pemerintahan dan internasional," kata Gonzalez-Montero dalam sebuah pernyataan.

"Berdasarkan informasi ini, layanan telah menentukan bahwa risikonya tidak dapat diterima di lingkungan parlementer Selandia Baru saat ini," tambahnya.

Hipkins mengatakan saran keamanan siber datang dari badan intelijen Selandia Baru, Biro Keamanan Komunikasi Pemerintah.

Dia mengatakan Selandia Baru tidak mengambil pendekatan menyeluruh untuk semua pegawai pemerintah, dan terserah kepada setiap departemen atau lembaga untuk membuat keputusan keamanan siber.