Imbas Skandal Korupsi, Presiden Vietnam Mundur

Dia menjadi anggota paling senior pemerintah yang mundur setelah serangkaian skandal korupsi tingkat tinggi yang menjadi tanggung jawabnya.

Dilansir dari Associated Press, Kantor Berita Vietnam melaporkan bahwa dia telah mengundurkan diri pada sesi Komite Sentral Partai Komunis yang berkuasa.

Sesi itu diadakan untuk mempertimbangkan dan memberikan pendapat tentang keinginan Nguyen Xuan Phuc untuk berhenti memegang posisi, berhenti bekerja dan pensiun.

Bahasa pengumuman dengan tegas menyebut bahwa dia terpaksa mundur.

Phuc, 68 tahun, mulai bertugas di pemerintahan di tingkat provinsi pada 1979 dan mengambil posisi pertamanya di pemerintahan nasional pada 2006.

Ia bergabung dengan Politbiro, badan partai berpangkat tertinggi, pada 2011, dan menjadi perdana menteri dari 2016 hingga 2021, ketika dia dipilih sebagai presiden oleh Majelis Nasional.

Jabatan presiden di Vietnam sebagian besar bersifat seremonial.

Posisi paling kuat, sekretaris jenderal Partai Komunis, saat ini dipegang oleh Nguyen Phu Trong, yang pada tahun 2021 memenangkan masa jabatan lima tahun ketiga yang jarang terjadi.

Ciri khasnya adalah kampanye antikorupsi jangka panjang, yang dalam masa jabatan keduanya menargetkan dua mantan menteri Kabinet dan mantan walikota Hanoi.

Pernyataan resmi yang diterbitkan di media pemerintah memuji Phuc atas upayanya sebagai perdana menteri dalam memerangi pandemi Covid-19.

Mereka menambahkan, bagaimanapun, bahwa
Nguyen Xuan Phuc memikul tanggung jawab politik sebagai eksekutif puncak negara untuk skandal serius yang melibatkan bawahannya, termasuk dua wakil perdana menteri dan tiga menteri lainnya.

Pernyataan tersebut mencatat bahwa dua wakil perdana menteri telah mengundurkan diri dari jabatan mereka dan proses pidana telah diluncurkan terhadap dua menteri dan banyak pejabat lainnya.

Beberapa skandal melibatkan korupsi terkait langkah-langkah pengendalian pandemi.

Posisi tempat Phuc mengundurkan diri juga termasuk keanggotaan Politbiro, komite eksekutif Komite Pusat dan ketua Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional.