Senator AS Tekan TikTok, Tuding Izinkan Propaganda Rusia Pro-perang

WASHINGTON DC, KOMPAS.com – Beberapa anggota Senat AS dari Partai Republik menekan TikTok karena dianggap mengizinkan konten propaganda Rusia pro-perang.

Para senator tersebut bertanya kepada CEO TikTok Shou Zi Chew melalui sebuah surat pada Jumat (17/6/2022) mengenai laporan yang menyebutkan bahwa platform media sosial itu mengizinkan konten yang disetujui Pemerintah Rusia tetapi melarang beberapa video lain.

Surat tersebut dipimpin oleh Steve Daines dan ditandatangani oleh John Cornyn, Roger Wicker, John Barrasso, James Lankford, dan Cynthia Lummis.

“Laporan terbaru menunjukkan, TikTok telah memungkinkan media Pemerintah Rusia membanjiri platform dengan propaganda pro-perang yang berbahaya,” bunyi surat tersebut, sebagaimana dilansir Reuters.

“Tidak ada perusahaan yang boleh berada dalam posisi memperkuat kebohongan Kremlin, yang memicu dukungan publik untuk perang pilihan Rusia di Ukraina,” tambah surat itu.

Para senator tersebut sangat prihatin bahwa TikTok memungkinkan penyebaran propaganda pro-perang ke publik Rusia, yang berisiko menambah jumlah korban.

Kedutaan Besar Rusia di Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

TikTok mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada Reuters bahwa perusahaan berharap untuk terus terlibat dengan para senator dalam masalah ini dan menjawab pertanyaan mereka.

Reuters melaporkan pada Maret bahwa TikTok mengatakan akan menangguhkan streaming langsung dan pengunggahan video ke platformnya di Rusia karena meninjau implikasi dari undang-undang media baru yang ditandatangani oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

Di sisi lain, para senator tersebut dalam suratnya mengatakan bahwa TikTok gagal untuk menegakkan kebijakan.

Para senator tersebut juga mengutip laporan berita yang mengatakan tampaknya TikTok terlambat menutup “celah” itu pada 25 Maret.

Para senator menambahkan, konten pro-Rusia yang menyesatkan dan membanjiri layanan platform belum dihapus.

Hal ini menciptakan arsip propaganda pro-perang yang mudah diakses. Mereka juga meminta TikTok untuk menjawab serangkaian pertanyaan.

TikTok, yang dimiliki oleh perusahaan teknologi internet ByteDance yang berbasis di Beijing, telah berada di bawah pengawasan ketat AS mengenati data pribadi.

Pada sidang kongres AS Oktober 2021, perusahaan menghadapi pertanyaan sulit dari anggota parlemen AS.

Marsha Blackburn, Senator AS dari Partai Republik, merasa prihatin dengan pengumpulan data yang dilakukan TikTok dan potensi Pemerintah China untuk mendapatkan akses ke informasi tersebut.

Data yang dikumpulkan termasuk audio dan lokasi pengguna.

Blackburn mempertanyakan TikTok tentang apakah perusahaan dapat menolak memberikan data kepada pemerintah China jika materi diminta.

TikTok adalah salah satu aplikasi media sosial paling populer di dunia, dengan lebih dari 1 miliar pengguna aktif di seluruh dunia.